KPK Tak Beri Jokowi Rekomendasi Menteri

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengembalikan daftar nama calon menteri yang sudah dikaji rekam-jejaknya ke Presiden Joko Widodo. Dalam pemilihan menteri, KPK tak memberikan rekomendasi, hanya saja memberikan sedikit catatan pada sang presiden.

“Tak ada rekomendasi untuk memilih orang tertentu atau jangan pilih seseorang,” kata Deputi Bidang Pencegahan, Johan Budi di kantornya, Selasa (21/10).

Menurut Johan, Ahad lalu pimpinan KPK sudah bertemu dengan Jokowi. KPK menyepakati harus ada pembicaraan lebih lanjut dengan sang presiden soal nama-nama ini. Oleh karenanya, lanjut Johan, Ahad sekitar pukul 20.30 WIB Jokowi hadir ke kantor KPK.

Johan mengungkapkan dalam pertemuan itu Jokowi tidak didampingi oleh tim transisi. Begitu pula dengan pihak KPK, pimpinan tidak didampingi oleh struktural saat menemui Jokowi.

"Kemudian terjadilah diskusi, dan di situlah disampaikan catatan mengenai nama-nama menteri yang ada di daftar itu," kata Johan. Namun, dia mengaku tidak tahu menahu mengenai siapa saja nama yang ada dalam daftar tersebut.

Johan mengungkapkan, posisi KPK dalam hal ini hanya untuk memberikan catatan dan tidak bisa memberikan rekomendasi untuk memilih nama tertentu dan menghindari nama lainnya.

Selain itu, dia juga menegaskan, walau sudah melakukan pengkajian atas rekam-jejak para calon menteri yang diajukan, KPK tidak bisa menjamin nama-nama tersebut sepenuhnya bersih.

"Yang pasti, Pak Jokowi memperoleh informasi awal mengenai rekam jejak kandidat yang ada," ujarnya.

Sebelumnya, pada Jumat (19/10), Rini Soemarno dan Hasto Kritiyanto dari tim transisi mendatangi KPK untuk menyampaikan daftar nama tersebut. Pada waktu itu, keduanya sama-sama mengaku tidak berkapasitas sebagai bagian dari tim transisi. "Kami hanya kurir," kata Hasto.

Nama itu, menurut Johan, disampaikan ke pimpinan KPK yang kemudian mengadakan rapat pimpinan. Pada rapat itu, Johan menegaskan, tidak dilibatkan tenaga struktural manapun dari KPK.