DPR Bakal Tunda Penetapan Pengganti Busyro

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan lanjutan tahap seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengganti Busyro Muqoddas sangat mungkin ditunda. Penundaan dimungkinkan untuk menghemat anggaran dan menyelaraskan proses seleksi lima pimpinan KPK.

"Menyeleksi calon itu dengan dana yang tidak sedikit, dananya tidak murah, miliaran. Sementara kami perlu penghematan," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul dalam diskusi 'Mencari Pimpinan KPK Ideal versi Parlemen' di Jakarta, Kamis (23/10).

Menurut Ruhut, seleksi pimpinan KPK pengganti Busyro lebih baik dilaksanakan serentak tahun depan bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan empat pimpinan KPK yang lain. Jika dilakukan serentak, maka biaya yang dikeluarkan akan menjadi lebih sedikit.

Busyro Muqoddas saat ini masih menjabat Wakil Ketua KPK. Busyro merupakan satu dari dua nama yang lolos seleksi tahap wawancara dan namanya diajukan ke Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu masih menjadi Presiden. Busyro lolos bersama Roby Arya Brata, Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet di era SBY.

Awal keberadaan Busyro di KPK adalah ketika dia mengikuti seleksi pimpinan KPK pengganti bekas Ketua KPK Antasari Azhar yang masa jabatannya menyisakan satu tahun. Busyro kala itu terpilih dengan suara terbanyak dalam voting di DPR, 25 November 2010. Tahun 2011 ketika seleksi pimpinan periode 2011-2015 dilakukan, Busyro tak ikut seleksi karena masa jabatannya masih tiga tahun lagi. Karena itulah jabatan Busyro akan berakhir satu tahun lebih dulu sebelum pimpinan yang diketuai oleh Abraham Samad atau tepatnya Desember 2014.

Ruhut mengaku telah berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono untuk menentukan sikap partai. "Saya sudah dapat arahan dari Ibas (Edhie Baskoro), katanya Abang ikut saja bagaimana baiknya. Tapi arahnya ke penghematan," ujar Ruhut.

Senada dengan Ruhut, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella menyarankan penundaan pengangkatan pimpinan KPK yang baru. Menurut Rio, penundaan pengangkatan perlu dilakukan untuk menghilangkan pola rekrutmen pimpinan KPK yang hanya satu orang, lalu satu tahun kemudian mencari empat orang. "Sebenarnya kedua calon, terutama Pak Busyro, sudah memenuhi standar. Tinggal bagaimana mengangkat tanpa mengulang pola angkat empat, lalu satu, angkat empat lalu satu, setiap periode," tegas Rio.

Wacana penundaan ini bertujuan untuk menyelaraskan masa jabatan lima pimpinan KPK sehingga tidak terjadi lagi pengangkatan pimpinan tidak dalam waktu bersamaan.