Jabatan Politik untuk Wiranto Mestinya Usai

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat hukum dan hak asasi manusia (HAM) mendesak Presiden Joko Widodo untuk tak memilih Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Jika Wiranto terpilih, beban pemerintah dianggap akan bertambah berat dalam menorehkan keadilan hukum dan HAM.

"Pemerintah akan menghadapi kritik dari kalangan pemerhati HAM baik nasional atau internasional jika Jokowi tidak bisa mengontrol sektor polhukam dan ham," kata pakar hukum Universitas Gadjah Mada Oce Madril kepada CNN Indonesia, Kamis (23/10).

Kritik tersebut, katanya, terkait dengan rekam jejak Wiranto saat masih aktif di militer. Oce menilai Wiranto memiliki catatan kelam saat melakukan operasi militer.

Selain itu, pria lulusan School of International Development di Universitas Nagoya, Jepang, tersebut menambahkan usia Wiranto sudah terlalu tua untuk menjabat sebagai Menkopolhukam. Tak hanya itu, karir politiknya juga dinilai mandeg. "Dia pernah gagal jadi calon presiden dan juga wakil presiden. Jabatan politik untuk dia harusnya sudah selesai."

Oce kemudian menyarankan agar Presiden Jokowi memilih kandidat yang usianya lebih muda dan memiliki catatan baik politik, hukum dan ham di masa lalu.

Senada dengan Oce, wakil komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandra Moniaga menilai kalau Wiranto bukan kandidat tepat Menkopolhukam. "Bisa dibayangkan ke depan makin suram penegakan HAM."

Sandra mengatakan kalau Komnas HAM sudah pernah memberikan nama negatif di bidang penegakkan HAM kepada Jokowi agar tidak dipilih jadi menteri. Dari daftar nama tersebut, dia kemudian mengharapkan agar Jokowi bisa lebih kritis dalam memilih kandidat Menkopolhukam.

"Wiranto terlalu tua. Banyak kandidat lain yang lebih muda dan tidak sedang tersangkut kasus bermasalah," kata peneliti lulusan Van Vollenhoven Institute Universitas Leiden tersebut.

Sandra lantas mengusulkan sudah semestinya Menkopolhukam tidak lagi dijabat orang dari latar belakang militer. Pasalnya, bagi mereka yang memiliki karir militer, hukum dilihat sebagai komando.

"Negara ini, berdasar hukum. Pemimpin seharusnya adalah orang yang bisa melihat hukum dengan prinsip demokratis," ujar dia menjelaskan.

Meski tidak setuju dengan sosok Wiranto sebagai Menkopolhukam, Sandra enggan berkomentar lebih lanjut mengenai kandidat menteri dari kalangan sipil.

Sebelumnya, Ketua Partai Hanura Saleh Husin memastikan Wiranto sebagai kandidat terkuat dalam bursa nama calon Menkopolhukam. Selain Wiranto, ketua DPP Hanura lainnya, Yuddy Chrisnandi, menuturkan Wiranto layak bergabung dalam kabinet sebagai menteri. Nama lain yang juga digadang adalah Jenderal Purnawirawan AM Hendropriyono dan Jenderal Purnawirawan Luhut Panjaitan.