Pencalonan Kepala Daerah Perlu Libatkan KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Terobosan Presiden Joko Widodo melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam menyeleksi menteri perlu menjadi contoh dalam rekrutmen pejabat lain di pemerintahan. Strategi Jokowi tersebut dinilai sebagai satu langkah maju dalam membentuk kabinet yang bebas dari korupsi.

"Saya harap pencalonan gubernur, bupati, wali kota juga melibatkan KPK dan PPATK," kata Anggota Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Martin Hutabarat dalam diskusi di Jakarta, Kamis (23/10).

Menurut Martin, langkah Jokowi merupakan sebuah tindakan yang patut diapresiasi dan dicontoh oleh semua pejabat dan kepala daerah. Di masa mendatang, seluruh pejabat negara diharapkan benar-benar dipilih dari sosok yang berintegritas dan bersih dari tindak pidana korupsi.

Namun untuk mendata sedemikian banyak calon pejabat tentu membutuhkan data yang lengkap dan kredibel. Oleh karena itu, dia juga berharap KPK dapat menyediakan data-data yang dibutuhkan.

Hal senada disampaikan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Ruhut meminta data di KPK semakin lengkap sehingga dapat diandalkan oleh instansi pemerintahan yang lain.

Ruhut juga menentang pihak yang mengkritik cara baru dalam seleksi menteri ini. "Kalau ada yang mengkritik, saya Ruhut Sitompul tidak setuju. Menurut saya, langkah Pak Jokowi harus diberi nilai 100," katanya.

Dia juga berharap di masa mendatang anggota DPR juga melibatkan KPK. "Bercermin sajalah sebagai anggota DPR, jangan hanya menunjuk orang," kata Ruhut.

Metode ini memang sempat menuai kritik karena dianggap melanggar hak prerogatif Presiden dengan melibatkan pihak lain dalam proses pelantikan menteri. Namun lebih banyak kalangan yang mendukung terobosan Jokowi tersebut.

Jumat pekan lalu, utusan Jokowi mendatangi Kantor KPK menyerahkan daftar nama calon menteri. Dua hari kemudian, Ahad malam lalu, Jokowi sendiri tanpa didampingi tim transisi menyambangi Kantor KPK bertemu dengan empat pimpinan. Dalam pertemuan itu, Jokowi menerima catatan yang diberikan KPK terkait rekam jejak calon menteri.

Di Istana Negara, Rabu (21/10), Jokowi menyebut ada delapan nama calon yang tidak mendapat restu dari KPK dan PPATK. Jokowi pun mengganti nama-nama tersebut dan hingga kini masih terus memanggil sejumlah politisi, kalangan profesional, dan akademisi ke Istana Negara. Sejumlah nama yang hari ini telah mendatangi Istana yaitu politisi NasDem Ferry Mursyidan Baldan dan Enggartiasto Lukita, Direktur Utama Susi Air Susi Pudjiastuti, dan Luhut Pandjaitan.