Hanura: Wiranto Tak Lakukan Pelanggaran HAM

Jakarta, CNN Indonesia -- Politisi Partai Hanura sepakat dengan tuntutan banyak pihak yang meminta Presiden Joko Widodo tidak memilih orang yang pernah terlibat kasus korupsi ataupun pernah melakukan pelanggaran HAM berat ke dalam kabinetnya.

Hal itu diungkapkan Politisi Hanura, Erik Satrya Wardhana, berkenaan dengan seringnya nama Ketua Umum Hanura, Wiranto, disebut dalam kasus pelanggaran HAM pada tahun 1998.

Kala itu, Wiranto tengah menjabat sebagai Panglima ABRI pada periode 16 Februari 1998 hingga 26 Oktober 1999.

“Hanura tidak ada masalah dengan tuntutan itu. Tapi ukurannya harus jelas. Jangan berdasarkan asumsi saja.

"Kalau memang tidak pernah melanggar HAM, ya harus dinyatakan tidak pernah melanggar HAM,” kata Erik kepada CNN Indonesia, ditemui usai diskusi bertajuk  Menagih Janji Semangat Trisakti dalam Kabinet Jokowi-JK, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10).

Erik juga menegaskan sudah dilakukan proses hukum kasus dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur, ataupun Trisakti-Semanggi, yang menyeret nama Wiranto. Dia berharap lembaga yang berkompeten juga harus menyatakan Wiranto tidak pernah melanggar HAM.

“Buat Hanura itu malah lebih jelas. Yang mengeluarkan pernyataan itu harus lembaga yang berkompeten, yaitu Komnas HAM. Tidak bisa lembaga-lembaga yang lain, seperti Kontras atau Imparsial,” ujarnya.

Hal ini, menurut Erik, dikarenakan hanya Komnas HAM yang mendapat mandat dari Undang-Undang Dasar sebagai lembaga resmi. “Yang pasti, Hanura sangat setuju sepanjang parameternya jelas,” tegas Erik.

Di tempat sama, Erik sendiri mengemukakan bahwa Wiranto pasti masuk dalam kabinet baru Presiden Joko Widodo dan kemungkinan besar menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Erik menambahkan, meski dalam 12 nama calon menteri yang diserahkan oleh Hanura kepada Jokowi tidak tercantum nama Wiranto, partai itu tidak dapat menolak permintaan Jokowi.

Menurut Erik, Ketua DPP Hanura Yudhi Chrisnandi juga masuk ke dalam kabinet Jokowi.