Jumlah Menteri Perempuan Diprediksi Sedikit

Jakarta, CNN Indonesia -- Keterwakilan perempuan dalam kabinet era Presiden Joko Widodo dinilai sejumlah pengamat tidak akan mencapai kuota 30 persen. Tak hanya terkait kuota, keberadaan perempuan di jajaran kabinet juga belum menempati posisi strategis di pemerintahan.

"Jabatan menteri untuk posisi strategis masih akan didominasi laki-laki," kata pengamat politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, saat dihubungi CNN Indonesia, Minggu (27/10).

Siti mengatakan perempuan selama ini hanya ditaruh untuk mengurusi kementerian tertentu saja, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kementerian Kesehatan. Kementerian strategis seperti Kementerian Hukum, HAM dan keamanan serta Kementerian Dalam Negeri umumnya dijabat oleh lelaki.

Menurut Siti, jabatan menteri merupakan jabatan politik dan pemilihan kandidat menteri umumnya disertai alasan kuat termasuk representasi wilayah, suku, agama juga dukungan suara. Beberapa perempuan yang dipilih oleh pemerintahan lalu biasanya karena alasan perspektif representasi, bukan karena dianggap mampu.

Sementara itu, Uli Pangaribuan dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) mengatakan selama ini peran dan partisipasi perempuan terkesan dibatasi dalam kabinet. Padahal, banyak perempuan yang memiliki kemampuan untuk menangani persoalan yang umumnya didominasi oleh lelaki, seperti urusan dalam negeri atau kemenkumham.

Keberadaan perempuan dalam posisi strategis menjadi penting sebab urusan perempuan tidak terbatas pada kementerian kesra saja melainkan juga tanggungjawab dari dua kementerian tersebut.

Uli mencontohkan nama Harkristuti Harkrisnowo yang saat ini menjabat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Kemenkum HAM sebagai salah satu sosok yang mumpuni untuk isu kemenkum HAM. Harkristuti, dia menjelaskan, memiliki perspektif bagus atas isu perempuan dan HAM serta responnya cepat terkait persoalan ketimpangan hukum.

"Saya pikir sosok Harkristuti sebenarnya cocok untuk posisi Kemenkumham. Tapi, namanya tidak pernah masuk, tuh, dalam bursa menteri," kata dia menegaskan.

Sosok perempuan lain yang dianggap berbakat untuk menangani persoalan hukum, katanya, adalah Sulistyowati Irianto. Guru besar dari Universitas Indonesia ini pernah mendapatkan penghargaan cendekiawan dari salah satu media ternama di Indonesia. Dia juga dikenal sebagai peneliti di bidang antropologi hukum yang konsisten mengawal kasus-kasus kekerasan perempuan. Salah satunya adalah kasus perkosaan RW, salah satu mahasiswa Universitas Indonesia, yang diduga dilakukan oleh seniman ternama Sitok Srengenge.

Siti kemudian menilai rendahnya partisipasi perempuan dalam jabatan menteri disebabkan oleh kurang pro aktifnya perempuan dalam konstalasi kekuasaan. Selama ini, umumnya perempuan pasif meminta jika terkait relasi kekuasaan. "Padahal, mereka punya kapasitas dan kemampuan. Tapi akhirnya terhambat karena malu-malu," ujar dia.

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam kabinet menteri membuktikan masih panjangnya jalan perempuan untuk bisa hadir dalam pemerintahan, katanya menutup pembicaraan.

Sebelumnya, media menuliskan profil perempuan  kandidat kuat menteri Jokowi JK diantaranya Khofifah Indar Parawansa, Puan Maharani, Nila. F Moeloek, Eva Kusuma Sundari, Rieke Dyah Pitaloka dan Siti Nurbaya Bakar.