Bang Yos: Penunjukan Kepala BIN Terhambat DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo masih belum menunjuk sejumlah pejabat untuk menduduki posisi di bidang pertahanan dan keamanan negara seperti Kapolri, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Intelijen Negara.

Sejumlah nama telah beredar untuk empat jabatan tinggi tersebut dan keputusan ada di tangan Jokowi.

Apa dan bagaimana sebenarnya pertimbangan Jokowi dalam menunjuk dan memutuskan petinggi di lembaga penegak hukum dan keamanan tersebut?

Berikut petikan wawancara wartawan CNN Indonesia Rosmiyati Dewi Kandi dengan Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Sutiyoso, mantan Gubernur DKI Jakarta yang saat ini menjadi Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). PKPI merupakan salah satu partai pendukung Jokowi dalam pemilihan presiden 2014.

Anda dipanggil Presiden Jokowi beberapa hari lalu?
Saya diminta datang ke Istana Negara hari Selasa malam (2/11). Tapi di sana bukan saya saja, ada beberapa tokoh lain yang merupakan partai pendukung Pak Jokowi. Semua ketua umum partai datang. Ada Megawati, Wiranto, Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, Puan Maharani, seluruh Ketua Fraksi partai pendukung di DPR, dan semua Sekjen partai pendukung. Bapak Wakil Presiden juga hadir di Istana.

Apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu?
Agenda ke Istana itu sebenarnya dinner saja. Tapi memang kami bicara soal analisa perpecahan di DPR. Kami menganalisa itu. Apa yang harus dilakukan partai pendukung untuk mendinginkan kembali situasi di DPR. Pembicaraan seputar itu saja. Dinner berlangsung selama dua jam.

Apakah ada pembicaraan tentang penunjukkan Anda menjadi Kepala BIN dalam pertemuan itu?
Soal itu, saya sebenarnya tidak tahu informasi tentang pencalonan diri saya sumbernya dari mana. Kalau pun ada pembicaraan soal Kepala BIN itu hanya sekilas. Saya juga tidak ingat. Yang pasti soal mencairkan perpecahan di DPR.

Bagaimana kriteria Kepala BIN menurut Anda?
Tentu yang utama adalah pengalaman di bidang intelijen, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik karena kerja intel akan bekerja sama dengan semua institusi baik dari kalangan militer, kepolisian, sipil, di semua bidang. Jangan lupa bahwa Kepala BIN juga harus luwes, intel itu harus luwes. Harus bisa bergaul dengan siapa saja dengan baik. Harus bisa masuk dan diterima semua kalangan, ya ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat.

Kepala BIN yang akan datang diminta untuk tidak lagi menggunakan cara kekerasan, pendapat Anda?
Setuju saya. Maka tadi saya katakan harus punya komunikasi yang baik dan luwes, salah satunya agar bisa menggunakan pendekatan persuasif. Bukan pendekatan kekerasan. Memang seperti itu yang harus dilakukan intel.

Apakah Anda siap jika ditugaskan sebagai Kepala BIN?
Saya siap.

Apakah Presiden Jokowi membicarakan kapan akan menunjuk Kepala BIN?
Suasana saat dinner itu lebih fokus padaa situasi yang berkembang di DPR. Kami bicara soal target agar DPR harus menjadi satu kembali. Karena bagaimana pun, menurut aturan yang saat ini berlaku, Presiden harus meminta pertimbangan DPR ketika memilih Kepala BIN, Kapolri, Jaksa Agung, maupun Panglima TNI. Jadi karena suasana di DPR masih pecah seperti ini, Presiden tidak tahu mau dibawa ke DPR yang mana nama-nama calon itu.

Jadi penunjukkan Kepala BIN, Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI terhambat karena perpecahan di DPR?
Situasinya kurang lebih seperti itu. Karena bagaimana pun, Presiden itu harus konsultasi atau meminta pertimbangan atau semacamnya ke DPR untuk nama-nama itu.

Bagaimana solusi yang ditawarkan koalisi pendukung Presiden Jokowi untuk mencairkan ketegangan di DPR?
Pertama kami akan kooperatif, berusaha kooperatif. Kami juga tentu akan mengedepankan musyawarah. Kami akan terus melakukan lobi-lobi. Karena itu saja caranya, melakukan lobi.