Irmanputra: Tak Mudah Bubarkan FPI

Jakarta, CNN Indonesia -- Ahli Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin, menilai tidak mudah untuk melakukan pembubaran organisasi kemasyarakat atau Ormas. Irmanputra memberi alasan karena relasi pemerintah dan ormas adalah relasi persuasif.

“Bukan relasi represif,” ucap Irmanputra kepada CNN Indonesia, Selasa (11/11). Pendapat tersebut dikatakan Irmanputra menanggapi soal langkah Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang hendak membubarkan Front Pembela Islam (FPI) karena dianggap merugikan pihaknya.

Irmanputra menuturkan relasi persuasif yang dimaksud bahwa banyak tahapan yang harus dilakukan negara dalam hal pemberian sanksi. “Misalnya diawali dengan surat peringatan 1 sampai dengan 3,” ujar Irmanputra yang menyebut FPI sebagai sebuah ormas.

Pilihan Redaksi FPI: Kami Tak Gentar Ingin Dibubarkan Ahok Refly: FPI Bisa Dibubarkan Melalui Pengadilan Menteri Dalam Negeri Akan Bahas Status FPI Habib Selon: Tak Ada yang Bisa Bubarkan FPI

Ahli Hukum Tata Negara lainnya, Refly Harun, juga berpendapat serupa. Menurutnya, untuk bisa membubarkan ormas tidak mudah bisa begitu saja dilakukan. Dalam konteks masalah Ahok versus FPI, sebaiknya upaya Ahok untuk membubarkan FPI tidak melalui permohonan ke pemerintah, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM.

Refly mengatakan bila Ahok ingin membubarkan FPI bisa melalui proses hukum di pengadilan. “Lewat pengadilan negeri saja bisa,” kata Refly saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (11/11).

Alasan melalui proses hukum di pengadilan, ujar Refly, karena kalau melalui pihak pemerintah dapat melanggar asas demokrasi terkait kebebasan berkumpul atau berorganisasi.