Ramai Lelang Jabatan Era Pemerintahan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Senyum ditebar Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Siang kemarin, Kamis (13/11), dengan santai ia melayani pertanyaan awak media.

Salah satu isu yang ia lemparkan saat itu adalah rencana pelelangan jabatan di kementeriannya. Menurut Bambang, dirinya akan merangkul komisi antirasuah untuk bisa mewujudkannya.

"Intinya KPK memang minta agar pelaksanaan promosi atau pengisian jabatan dilakukan secara transparan dan seleksi terbuka," kata sang menteri.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, lelang jabatan rupanya sepertinya dilakukan di setiap kementerian. Tak hanya di Kementerian Keuangan, kementerian lainpun seperti Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, lalu kementerian Hukum dan HAM sudah menyiapkan mekanisme yang sama.

Namun rupanya apa yang dilakukan oleh para menteri ini bukan hanya sekadar meniru sang presiden yang sempat mempopulerkan pelelangan jabatan ini saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Melainkan berdasarkan aturan. Bahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dikabarkan sedang menyiapkan mekanisme lelangnya.

Berdasarkan penelusuran CNN Indonesia, lelang jabatan merujuk ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yakni beleid tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut undang-undang ini, jabatan yang bisa dilelang dari kepala biro, direktur, direktur jenderal, deputi, hingga kepala lembaga.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyambut baik upaya pencegahan korupsi yang digagas beberapa kementerian saat ini. Dengan lelang jabatan terbuka, transparasi seleksi jabatan menjadi lebih teruji. Lembaga antirasuah pun tidak menampik bakal menelusuri rekam jejak para calon pejabat eselon satu di kementerian itu.

"Nantinya akan ada semacam penelusuran profil seperti terhadap calon menteri," kata Deputi Pencegahan yang merangkap Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Pribowo.