Program Kartu Jokowi Diminta Tertib Anggaran

Jakarta, CNN Indonesia -- Program tiga kartu unggulan Presiden Joko Widodo terus dipertanyakan publik. Pemerintah saat ini dinilai belum menjelaskan secara gamblang mengenai proses pengadaan kartu dan anggaran untuk membiayai Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Kerja cepat Jokowi bagus, tapi kerja cepat juga harus tertib. Sebab ini menyangkut pengelolaan anggaran negara, mengelola anggaran publik," kata Koordinator Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam kepada CNN Indonesia, Ahad (16/11).

Menurut Roy, pernyataan pemerintah bahwa anggaran pengadaan kartu maupun anggaran isi tiga kartu menggunakan duit negara justru mengundang polemik. Pasalnya, anggaran 2014 semestinya tak lagi bisa diubah setelah ditetapkan selama dua kali yaitu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 serta APBN Perubahan (APBNP) 2014.

"Dari mana anggaran pengadaan kartu, relokasi anggaran dari mana, replikasi dari program apa? Bagaimana mungkin ada replikasi program di akhir tahun anggaran?" tanya Roy.

Dalam hal ini, lanjut Roy, Jokowi diminta untuk tidak mengecewakan publik dengan mengesampingkan transparansi yang selama ini menjadi jargon pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Jika hal tersebut terjadi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa jadi menggunakan hak interpelasi. Hak interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis.

"Harus diingat juga bahwa DPR punya hak pengawasan atas kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah tidak memberikan jawaban, hak itu bisa digunakan," katanya.

Jokowi diketahui meluncurkan tiga kartu yaitu KIP, KIS dan KKS pada 3 November lalu. Pengadaan kartu dinilai terlalu cepat, bahkan disebutkan bahwa proses pengadaannya dilakukan tergesa-gesa. Salah satu CV di Bekasi, Jawa Barat, diminta mencetak kartu Jokowi pada malam tanggal 28 Oktober lalu.

Sumber anggaran yang digunakan pun simpang siur. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyebut anggaran menggunakan dana dalam APBN 2014. Hal yang sama dikatakan oleh sejumlah menteri. Namun, Menteri Sekretaris Negara Pratikno sempat menyebut bahwa program tersebut menggunakan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.