TNI Bantah Eksodus Warga Nunukan ke Malaysia

Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko mengatakan eksodus warga Indonesia di Nunukan, Kalimantan Utara, menuju Malaysia bukan suatu hal yang bersifat istimewa.

“Kebetulan saja ada acara keluarga di sebelah, jadi geser ke sebelah. Nanti (setelah selesai), geser lagi ke kita (Indonesia),” ujar Moeldoko usai menyambut Presiden Joko Widodo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu malam (16/11).

Moeldoko membantah kabar yang menyebut warga di Nunukan merasa ditelantarkan sehingga memutuskan untuk mencari hidup yang lebih baik di negeri jiran.

“No, no, enggak,” ujar pria asal Kediri, Jawa Timur, tersebut.

Moeldoko mengakui tidak mudah mengatur perpindahan penduduk antara kedua wilayah negara berdaulat, RI dan Malaysia, walau sifatnya sementara.

“Ini susah karena persoalan hubungan biologis. Pasti selalu ada lintas kanan, lintas kiri, keluar, masuk. Namun mereka tetap warga negara Indonesia.”

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno juga melontarkan kalimat senada dengan Moeldoko. Ia yakin tidak terjadi eksodus permanen dari Indonesia ke Malaysia.

“Jika ada kegiatan, mereka sudah biasa bergerak satu rombongan bersama-sama. Selain itu, perbatasan di sana tidak ada yang dipagari, hanya patok-patok kayu," ujarnya.

Namun ia membenarkan pembangunan di Nunukan belum terlalu maju sehingga ada faktor ekonomi yang melandasi pergerakan warga negara Indonesia ke negara tetangga. Kebetulan daerah perbatasan Malaysia dekat Nunukan ada kebun-kebun yang beberapa pekerjanya adalah WNI.

Oleh karena itu Tedjo mengatakan pembangunan di Nunukan harus segera dilakukan agar ketimpangan ekonomi dapat hilang sehingga tidak ada WNI lagi yang berpindah ke Malaysia karena faktor ekonomi. “Kita harus membangun wilayah perbatasan menjadi halaman depan Republik Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, dikabarkan ratusan warga dari tiga desa di wilayah Nunukan, Kalimantan Utara, kini memegang kartu identitas Malaysia. Perpindahan tersebut diduga terjadi akibat mudahnya akses bagi para warga untuk mendapatkan kartu identitas di Malaysia. Ratusan warga itu tinggal di tiga desa di Kecamatan Lumbis Ogong, yakni Desa Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod. Pemberian kartu identitas ini lantas memantik dugaan kalau negeri jiran akan mengklaim wilayah di tiga desa itu sebagai wilayah mereka.