PAN Anggap Perlu Hak Angket DPR soal BBM

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menginginkan pengajuan hak angket DPR terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Yandri lebih baik menyampaikan usulan angket kepada pimpinan DPR ketimbang hak interpelasi.

Yandri mengatakan sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM dirinya sudah menyampaikan perlunga hak angket. “Saya sudah katakan kalau perlu hak angket, kita lakukan penyelidikan. Siapa tahu ada penyimpangan-penyimpangan itu, di luar kewajaran itu,” kata Yandri kepada wartawan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (18/11).

Pilihan Redaksi BBM Naik, Pengusaha Diminta Tambah Tunjangan Polisi Siaga Hingga Dampak Kenaikan BBM Reda Kenaikan Harga BBM Ibarat Jamu dari Jokowi Pemerintah Kaji Usulan Subsidi Tetap BBM

Ketua Umum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) ini memperkirakan banyak anggota DPR yang ingin mengajukan hak interpelasi dan juga angket. “Saya kira mayoritas anggota DPR mau,” ujar Yandri.

Hak angket DPR adalah hak untuk melakukan penyelidikan yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan ke pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

“Tinggal sekarang siapa yang mau memobilisasi, memotori, mau memulai menjalankan agenda secara konkret,” ujar Yandri. “Membuat redaksi terus minta tanda tangan. Itu saja, tinggal siapa yang mau memulai.”

Yandri mengatakan partainya sebelumnya juga sudah membicarakan penolakan kenaikan harga minyak. “Iya, kita kan nggak setuju BBM naik. Masa Tiongkok 7 kali menurunkan BBM dari bulan Juni, kita kok tiba-tiba naik Rp 2000? India, Filipina turun, Malaysia juga turun,” tutur dia.

Disinggung pemangkasan subsidi BBM ini untuk menyelamatkan fiskal, Yandri tidak sependapat. “Enggak. Subsidi ada, biaya pembangunan ada. Kalau masih kurang, itu tugas pemerintah baru. Ini jadinya kita anggap tidak bekerja untuk mencari uang. Jual bensin dan solar saja tidak boleh,” ujarnya.