PELANTIKAN AHOK
KMP Sangkal Koordinasi dengan FPI soal Ahok
CNN Indonesia
Rabu, 19 Nov 2014 10:09 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Merah Putih (KMP) menyangkal ada koordinasi khusus dengan Front Pembela Islam terkait pelantikan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI yang mereka persoalkan.
"Tidak ada koordinasi, tapi kalau demonstrasi di DPRD, pasti kita terima," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra Muhammad Taufik, Rabu (19/11) kepada CNN Indonesia.
Bukan hanya FPI, DPRD menurutnya juga akan menerima seluruh elemen masyarakat yang menggelar unjuk rasa di DPRD. Hal tersebut, kata Taufik, lebih baik dibandingkan pengunjuk rasa tidak diterima dan bertindak anarkis.
Ia mencontohkan saat tindakan anarkis terjadi dalam unjuk rasa menolak Ahok oleh FPI beberapa waktu lalu di Balai Kota. "Waktu ramai-ramai itu DPRD tidak ada yang menerima," ujar Taufik.
KMP sendiri, menurut Taufik sudah mengajukan surat ke presiden untuk menunda pelantikan. "Kenapa sih harus terburu-buru," katanya. Surat dikirim atas nama DPRD yang ditandatangani olehnya dan diparaf oleh wakil ketua yang lain.
Namun, jika presiden bersikeras, KMP menurut Taufik tidak bisa berbuat apapun. Apakah akan mengakui Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta atau hanya sebatas pelaksana tugas, Taufik mengatakan, "Lihat saja nanti".
Presiden Joko Widodo akan melantik Ahok di Istana Negara, Jakarta Pusat, siang ini. Pelantikan sesuai dengan Pasal 163 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelantikan kepala daerah oleh presiden di ibu kota negara.
Pelantikan Ahok sebagai gubernur diwarnai pro dan kontra. Namun FPI yang dari awal paling keras menolak, hari ini tak punya rencana untuk berunjuk rasa seperti yang dilakukan sebelumnya.
Menurut Ketua Umum FPI Muchsin Alatas, pihaknya masih menunggu langah politik dan koordinasi dengan KMP. Bahkan Muchsin mengatakan FPI akan terus berkoordinasi dengan KMP untuk bisa menurunkan Ahok dari kursi DKI 1. "Kan sudah jelas proses pelantikannya cacat konstitusi," kata Muchsin.
"Tidak ada koordinasi, tapi kalau demonstrasi di DPRD, pasti kita terima," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra Muhammad Taufik, Rabu (19/11) kepada CNN Indonesia.
Bukan hanya FPI, DPRD menurutnya juga akan menerima seluruh elemen masyarakat yang menggelar unjuk rasa di DPRD. Hal tersebut, kata Taufik, lebih baik dibandingkan pengunjuk rasa tidak diterima dan bertindak anarkis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
KMP sendiri, menurut Taufik sudah mengajukan surat ke presiden untuk menunda pelantikan. "Kenapa sih harus terburu-buru," katanya. Surat dikirim atas nama DPRD yang ditandatangani olehnya dan diparaf oleh wakil ketua yang lain.
Presiden Joko Widodo akan melantik Ahok di Istana Negara, Jakarta Pusat, siang ini. Pelantikan sesuai dengan Pasal 163 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelantikan kepala daerah oleh presiden di ibu kota negara.
Pelantikan Ahok sebagai gubernur diwarnai pro dan kontra. Namun FPI yang dari awal paling keras menolak, hari ini tak punya rencana untuk berunjuk rasa seperti yang dilakukan sebelumnya.
Menurut Ketua Umum FPI Muchsin Alatas, pihaknya masih menunggu langah politik dan koordinasi dengan KMP. Bahkan Muchsin mengatakan FPI akan terus berkoordinasi dengan KMP untuk bisa menurunkan Ahok dari kursi DKI 1. "Kan sudah jelas proses pelantikannya cacat konstitusi," kata Muchsin.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK