"Saya datang ke sini untuk melengkapi berkas laporan harta. Kemarin ada bukti print out dari bank yang belum diaserahkan," kata Imam saat mendatangi Gedung KPK, Rabu (19/11).
Menurut Imam, pelengkapan berkas itu baru bisa dia urusi karena belakangan menteri pengganti Roy Suryo itu tak bisa melepas kesibukannya yang mendera. "Saya minta maaf baru bisa datang sendiri mengurusnya," kata Imam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terhitung lebih dari tiga pekan setelah jajaran Kabinet Kerja dilantik, menteri bawahan Presiden Joko Widodo hingga saat ini baru tercatat ada sebelas menteri yang telah melaporkan harta kekayaannya.
Meski pelaporan harta pejabat negara berpayungkan hukum UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, namun KPK hingga saat ini belum memiliki sanksi tegas bagi mereka yang mangkir melaporkan harta kekayaannya. "Kalau melebihi waktu, kami kembali kirim mereka surat imbauan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Pribowo, pekan silam.