PENDAMPING AHOK

Ahok Disarankan Pilih Wagub Politisi

CNN Indonesia
Selasa, 25 Nov 2014 08:03 WIB
Johnny Simanjuntak menyarankan agar Ahok memilih wakilnya dari kalangan dengan latar belakang politik untuk memecah kebekuan terhadap legislatif.
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berbincang bersama mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, sebelum pelantikan menjadi Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 19 November 2014. Ahok merupakan gubernur pertama yang dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara pada masa pilkada langsung. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Johnny Simanjuntak, menyarankan agar posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pendamping Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditempati oleh seseorang berlatar belakang politik.

"Saya mengatakan begini, memang jabatan gubernur dan wakil gubernur jabatan politis. Kalau saran saya memungkinkan dari partai politik lah," kata Johnny saat diwawancarai oleh CNN Indonesia di ruangan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta lantai 8, Senin sore (24/11).

Pertimbangan Johnny adalah agar orang tersebut dapat menjalin komunikasi yang lebih baik antara Gubernur dan DPRD.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya lihat begini, kalau bisa wakilnya itu yang bsa berdialog dengan DPRD. Dan dia nanti dapat membantu dalam rangka menata birokrasi DKI Jakarta," katanya.

Johnny bergarap agar Wakil Gubernur DKI Jakarta dapat menjadikan birokrasi yang memang betul-betul tanggap dan cepat melayani masyarakat. Apalagi, kata Johnny, selama ini komunikasi antara Gubernur dengan DPRD agak tersendat.

"Suka atau tidak suka, DPRD ini kan mitra dari eksekutif. Paling tidak wakil gubernur itu nanti yang bisa meretas kebekuan," ucapnya.

Presiden Joko Widodo yang tengah mengumpulkan para gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Bogor. Usai bertemu dengan para gubernur hari ini, Presiden Jokowi juga berencana untuk mendengarkan masukan-masukan dari seluruh bupati dan wali kota se-Indonesia dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah, dan untuk memotong jalur birokrasi yang selama ini dinilai masih menjadi kendala di banyak daerah.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER