KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Annas Maamun di Riau

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rekonstruksi kasus alih fungsi hutan di Riau. Rekonstruksi kasus yang menjerat Gubernur nonaktif Riau Annas Maamun itu rencananya bakal dilakukan di beberapa tempat.

"Kami baru tiba di Dinas Perkebunan Riau. Rekonstruksi akan divelar hari ini," kata pengacara Annas, Eva Nora saat dikonfirmasi CNN Indonesia, Selasa (25/11).

Pilihan Redaksi Dirjen Planologi Kehutanan Dipanggil KPK KPK Minta Menteri Tertibkan Izin Usaha Lahan Gulat Manurung Diperiksa KPK Kasus Hutan Riau, Romy PPP Diperiksa KPK Zulkifli Hasan Dituding Serahkan Izin Langsung ke Riau

Eva mengatakan, rekonstruksi itu langsung melibatkan kedua tersangka pemberi dan penerima suap kasus alih fungsi hutan, yakni Annas dan pengusaha kelapa sawit Gulat Medali Emas Manurung.

Eva belum bisa merinci lokasi mana saja yang akan dijadikan sebagai tempat rekonstruksi. Namun menurut sumber yang diterima CNN Indonesia, rekonstruksi juga bakal dilakukan di di Kantor Gubernur Riau, dan Rumah Dinas Gubernur Riau.

KPK menetapkan Annas dan Gulat sebagai tersangka setelah mereka berhasil diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kompleks Grand Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (25/9).

Dalam OTT itu diketahui, Annas disangka menerima suap senilai Rp 2 miliar dari Gulat berkaitan dengan proses alih fungsi hutan. Gulat memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 140 hektare yang lahannya masuk kategori hutan tanaman industri (HTI). Suap itu diberikan sebagai jalan untuk mempermulus perubahan status menjadi lahan areal penggunaan lain (APL).

Barang bukti yang berhasil disita dalam OTT meliputi Sin$ 156.000 dan Rp 500 juta. Selain dugaan suap alih fungsi lahan, duit tersebut juga diduga merupakan bagian dari ijon proyek-proyek lainnya di Provinsi Riau.

Sebagai pihak penerima suap, Annas disangka melanggar Pasal 12 a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementar Gulat sebagai pihak pemberi dijerat pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.