Menteri Dituduh Intervensi Golkar, JK: Bawa Parang Dibiarkan?

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah pemerintah mengintervensi Partai Golkar lewat instruksi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno kepada Polri untuk tak mengeluarkan izin penyelenggaraan Musyawarah Nasional Golkar di Bali pada Minggu, (30/11). (Baca Menkopolhukam: Kalau Munas Golkar di Hutan, Aman)

“Intervensi dari mana? Pemerintah kan melihat dari sudut keamanan. Kalau terjadi (bentrokan di Kantor Golkar) seperti kemarin dan parang dibawa ke mana-mana, ditenteng-tenteng, atau saling berkelahi lempar batu, bagaimana?" kata Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (26/11). (Baca AMPG Saling Serang di Kantor Golkar: Mana Parang?!)

Pilihan Redaksi Golkar Terbelah, Parang Mana Parang? Prabowo Tawarkan Pasukan, Ical: Golkar Under Control Tim Penyelamat Siap Rebut Golkar, Incar Legitimasi Menkumham Nurul Arifin: Menteri Kok Jadi Kompor

Kalla menyatakan menghormati sikap Menkopolhukam yang tak memberi izin Munas digelar di Bali empat hari lagi. Ia mengingatkan, kisruh internal partai bukan persoalan kecil. “Kalau Munas di Bali, (kisruh) seperti kemarin itu bisa jadi isu internasional,” ucap mantan Ketua Umum Golkar itu.

Kalla menyarankan Munas digelar di lokasi lain yang dianggap aman oleh polisi. “Kalau polisi menganggap aman, akan diberikan izin," ujar pria kelahiran Makassar itu.

Instruksi Tedjo agar Polri tak mengizinkan Munas digelar di Bali pada 30 November berdasarkan pertimbangan keamanan. Sebab dua hari berturut-turut, kerusuhan terjadi di kantor Golkar di Slipi, Jakarta Barat. Padahal itu baru tahap rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Golkar.

Kisruh tersebut, menurut Tedjo, bisa lebih besar bila seluruh Dewan Pimpinan Daerah Golkar berkumpul di Bali. Kisruh di Bali juga dikhawatirkan membuat Indonesia jelek di mata dunia karena jelang akhir tahun seperti ini merupakan puncak arus wisatawan ke Pulau Dewata.

Namun instruksi Tedjo tersebut menuai banyak kritik, salah satunya dari Wakil Ketua Umum Golkar Fadel Muhammad yang menuding pernyataan Tedjo bermuatan politis, sebab dia berasal dari NasDem yang berseberangan dengan Golkar. (Baca Fadel: Menkopolhukam dari NasDem, Jangan Intervensi Golkar)