KEDUDUKAN POLRI
Kepolisian di Bawah Kementerian Direspon Positif
CNN Indonesia
Rabu, 03 Des 2014 10:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wacana perubahan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia mendapat respon dari sejumlah kalangan. Pengamat kepolisian Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar menilai, perubahan kedudukan bisa jadi berdampak lebih baik bagi keamanan dalam negeri.
"Tugas Presiden sudah terlalu berat. Kalau di bawah kementerian tugas Presiden menjadi lebih ringan, tapi bisa tetap menekan melalui menterinya," kata Bambang ketika dihubungi oleh CNN Indonesia, kemarin.
Menurut Bambang, Presiden perlu membentuk kementerian baru untuk membawahi kepolisian yaitu Kementerian Keamanan Dalam Negeri.
Kementerian ini akan mengkoordinasi segala aspek mengenai keamanan dalam negeri dan alat-alat pendukungnya. "Jangan di bawah Kementerian Pertahanan. Kepolisian itu sipil, jangan digabungkan dengan yang berbau militer," ujar Bambang.
Pernyataan Bambang sejalan dengan pemikiran Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala. Adrianus mengatakan, Kementerian Keamanan Dalam Negeri merupakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kedudukan Polri.
Kementerian tersebut dibutuhkan untuk menjaga agar ada lembaga yang mengawasi dan mengevaluasi kinerja Polri. "Karena selama ini Polri berjalan sendiri, tidak ada yang mengawasi," kata Adrianus kepada CNN Indonesia, Selasa (2/12).
Adrianus menyebutkan, Polri telah membuat sendiri kebijakan, menjalankannya, dan mengevaluasi kinerja mereka sendiri. Fakta tersebut tentu merupakan preseden buruk bagi keinginan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk mencapai pemerintahan dan penegak hukum yang bersih.
"Kalau fungsi pengawasan, evaluasi, bisa berjalan, kinerja Polri pasti akan lebih baik," ujar Adrianus.
Kapolri Jenderal Sutarman sebelumnya menolak wacana institusi Polri berada di bawah kementerian layaknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di bawah Kementerian Pertahanan.
"Yang paling penting lembaga penegakan hukum itu harus independen," kata Sutarman, di Jakarta, Senin (1/12).
"Tugas Presiden sudah terlalu berat. Kalau di bawah kementerian tugas Presiden menjadi lebih ringan, tapi bisa tetap menekan melalui menterinya," kata Bambang ketika dihubungi oleh CNN Indonesia, kemarin.
Menurut Bambang, Presiden perlu membentuk kementerian baru untuk membawahi kepolisian yaitu Kementerian Keamanan Dalam Negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan Bambang sejalan dengan pemikiran Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala. Adrianus mengatakan, Kementerian Keamanan Dalam Negeri merupakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kedudukan Polri.
Adrianus menyebutkan, Polri telah membuat sendiri kebijakan, menjalankannya, dan mengevaluasi kinerja mereka sendiri. Fakta tersebut tentu merupakan preseden buruk bagi keinginan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk mencapai pemerintahan dan penegak hukum yang bersih.
"Kalau fungsi pengawasan, evaluasi, bisa berjalan, kinerja Polri pasti akan lebih baik," ujar Adrianus.
Kapolri Jenderal Sutarman sebelumnya menolak wacana institusi Polri berada di bawah kementerian layaknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di bawah Kementerian Pertahanan.
"Yang paling penting lembaga penegakan hukum itu harus independen," kata Sutarman, di Jakarta, Senin (1/12).
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK