PKS: KMP Akan Temui SBY

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengatakan Koalisi Merah Putih akan melakukan pembahasan mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara matang.

Pilihan Redaksi Ditolak Golkar, Demokrat Yakin Perppu Diterima Demokrat Kecewa terhadap Golkar PPP Sebut Ical Pengkhianat Soal Perppu Pilkada Golkar Ingkar, SBY Minta PD Merapat ke PDIP

Ia menilai Perppu Pilkada ini bersifat dilematis karena apapun baik ditolak atau diterimanya Perppu Pilkada, akan memiliki imbas ke rakyat, parlemen, dan pemerintahan.

Terkait sikap PKS menanggapi Partai Golkar yang menolak Perppu Pilkada, Fahri menilai sikap Golkar merupakan rekomendasi sementara yang belum dibicarakan dengan fraksi di KMP lainnya.

"Naskah perppu itukan sampai setelah 10 hari pemerintahan Jokowi. Kami belum baca. Nah Golkar ada munasnya, mereka bentuk tim baca perppu kemudian mereka punya rekomendasi sementara," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/12).

Fahri pun mengaku PKS belum memutuskan untuk tetap mendukung Perppu atau menolak seperti Partai Golkar. Namun, ia menekankan sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pemilihan kepala daerah bukanlah rezim pemilu.

"Pilkada bukan rezim pemilu. Pilkada rezim pemerintah daerah. Pilkada bukan merupakan rezimnya KPU karena itu KPU enggak akan ambil bagian di pilkada," tutur Wakil Ketua DPR tersebut.

Oleh sebab itu, ia mengatakan KMP akan melakukan silaturahmi kepada Susilo Bambang Yudhoyono seusai masa reses.

"Kami akan berkomunikasi dengan SBY dan tim SBY yang lama yang menulis perppu. Semoga sesudah reses bisa bersilaturahmi," jelasnya.