KMP Beda Suara, Demokrat Target Perppu Harus Gol

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Demokrat Agus Hermanto yakin Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat diterima dan didukung oleh mayoritas fraksi-fraksi yang ada di DPR.

Pilihan Redaksi Di Bawah Ical, Golkar Disebut Pengkhianat Demokrasi Kalla Yakin Demokrat akan Bergabung dengan KIH Yasonna Nilai SBY Berwenang Loloskan Perppu Pilkada LSI : Tolak Perppu, Golkar Menambah Musuh

Agus, yang juga seorang Wakil Ketua DPR ini mengatakan Partai Demokrat terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi terkait Perppu pada masa reses ini hingga masa sidang kedua pada Januari 2015 mendatang.

"Dalam waktu ini akan terus continue dan perkuat koordinasi kita, sehingga bisa memutuskan hal yang baik. Demokrat berdiri tegak dalam hal ini. Perppu ini harus sukses dan menjadi UU," ujar Agus di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/12).

Ia pun sangat optimistis Perppu Pilkada juga akan didukung oleh masyarakat karena Perppu Pilkada ini dibentuk dari aspirasi masyarakat yang menginginkan Pilkada secara langsung.  “Tentu alasan paling tepat karena perppu yang paling dikehendaki oleh rakyat, saya yakin sebagian besar masyarakat menginginkan perppu ini.”

Lebih lanjut ia mengimbau kepada para anggota Dewan untuk mendukung Perppu Pilkada. "Karena memang kami ada di sini sebagai wakil masyarakat, dan sebagai wakil masyarakat. Kita harus menggolkan perppu ini," tegasnya.

Wakil Ketua DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengatakan Koalisi Merah Putih akan bertemu dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai Perppu Pilkada. Diketahui, Perppu Pilkada dikeluarkan oleh SBY menjelang akhir masa jabatannya.

Perbedaan pendapat pun terjadi di dalam KMP yang notabene sudah menandatangani kesepakatan bersama dengan Partai Demokrat untuk mendukung Perppu Pilkada.

Pada Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali beberapa hari lalu, Aburizal Bakrie mengatakan Partai Golkar menolak Perppu Pilkada dan mendukung Pilkada melalui DPRD.

"Kami di PKS, PPP, Gerindra tentu akan bahas ini kembali di masa reses ini akan bertemu SBY untuk baca efek dari UU itu. Para ahli tata negara bilang, Perppu Pilkada ini kalau diterima jelek, ditolak juga jelek. Jadi kita cari celah agar tidak rugikan pemerintahan, dan konsolidasi. Kita akan sepakati satu suara nanti di KMP," papar Fahri.