Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menjadikan Provinsi Bali sebagai
pilot project antikorupsi berbasis keluarga pada 2015. Pulau Dewata dipilih berdasarkan hasil survei badan pertimbangan internal KPK selama kurun waktu kepemimpinan Abraham Samad Cs.
"Karena di Bali banyak nilai-nilai kearifan lokal yang bisa diadaptasi dalam pencegahan korupsi," kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Pribowo di kantornya, Kamis petang (11/12).
Johan mengatakan, penanaman nilai-nilai antikorupsi di lingkungan keluarga sangat penting mengingat pendidikan paling mendasar bisa diperkuat jika mendapat dukungan dari kerabat. Pencegahan korupsi berbasis keluarga diharapkan mampu membangun komunitas dan budaya antikorupsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Target KPK dalam
pilot project ini menyasar anak-anak di bawah umur sembilan tahun. Sebab, kata Johan, program pencegahan korupsi berbasis keluarga tidak bisa ditakar dalam hitungan tahun, tapi bisa panjang hingga lintas generasi.
"Program ini tercipta setelah kami berkaca pada banyaknya kasus yang melibatkan hubungan suami-istri, anak-bapak, yang menunjukkan bahwa perilaku koruptif merongrong hubungan kerabat di dalam keluarga," ujar Johan.
Untuk 2014, kata Johan, KPK masih fokus mengembangkan
pilot project pencegahan korupsi berbasis keluarga di desa Prenggan, Kotagede, Yogyakarta. Desa itu dipilih karena dinilai memiliki local wisdom yang tinggi dan banyak melahirkan tokoh-tokoh masyarakat.
"Salah satu tokoh yang kami rujuk di sana adalah Menteri Agama era Soekarno, Mohamad Rasjidi," kata Johan. "Tapi itu hanya satu pertimbangan dari banyak hal."
Johan belum memetakan wilayah mana saja akan menjalankan program proyek antikorupsi berbasis keluarga selain Yogyakarta dan Bali. KPK masih menanti buah dari bibit yang ditanam saat ini. "Tentu nantinya kami aan kembangkan ke tempat-tempat lain," katanya.