PEMBERANTASAN KORUPSI

Jokowi Dukung Rencana KPK Buka Cabang di Daerah

CNN Indonesia
Jumat, 19 Des 2014 05:30 WIB
KPK akan buka cabang di Medan, Balikpapan, dan Makassar. Presiden Jokowi memastikan bakal mendukung jika rencana tersebut untuk menguatkan KPK.
Sekertaris Kabinet Andi Widjajanto. Presiden Jokowi memastikan bakal mendukung jika rencana tersebut untuk menguatkan KPK. (CNN Indonesia/Resty Armenia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka cabang di tiga zona wilayah Indonesia mendapat respons positif dari pemerintah. Presiden Joko Widodo rupanya telah mengetahui upaya yang telah direncanakan oleh lembaga antirasuah itu.

Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto, Jokowi tak bakal menampik rencana pembentukan cabang KPK di luar Pulau Jawa. Selama demi kepentingan penegakan hukum, upaya pemberantasan korupsi butuh dukungan penuh dari pemerintah.

"Pak Jokowi waktu kampanye presiden menandatangani deklarasi 8 agenda anti korupsi bagi Presiden 2014-2019, poin kedua disebutkan menentang setiap usaha yang akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi," Kata Andi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/12).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Andi memastikan pemerintah tidak akan menghalangi rencana KPK membentuk cabang di daerah jika hal itu bertujuan menguatkan fungsi dan peran KPK dalam memberantas korupsi. "Pemerintah akan bekerja sama dengan KPK untuk saling menguatkan peran," ujar Andi.

Tujuan KPK membuka cabang adalah untuk menguatkan peran lembaga antirasuah dalam edukasi dan pencegahan korupsi. KPK akan membuka cabang di tiga zona Wilayah Indonesia, yakni Medan, Balikpapan, dan Makassar.

Niat pembukaan cabang KPK sebenarnya pernah diutarakan di tahun sebelumnya. Pada 2012, KPK telah mengajukan niat tersebut ke DPR namun ditolak.

Tak kenal kapok, Abraham Samad Cs berencana mengajukan kembali usulan itu kepada pemerintah dan parlemen tahun 2015.

Meski sejumlah wakil rakyat telah menyuarakan penolakan, termasuk Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Andi memastikan rencana rencana itu bakal mendapat dukungan pemerintah.

"Kembali ke prinsip awal tadi, kalau memang ini dibutuhkan KPK untuk menguatkan fungsi pemberantasan korupsi, pemerintah tentu akan mendukung," ujarnya.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER