Kantor Perwakilan KPK Bisa Fokus Tangani Korupsi 'Lokal'

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka kantor perwakilan di beberapa daerah dihujani kritik dari berbagai pihak karena dianggap tidak efisien. Namun, mantan pimpinan KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, memandang bahwa “kantor cabang” KPK tersebut justru bisa lebih fokus memberantas korupsi di daerah.

Pilihan Redaksi Kantor Perwakilan, KPK Bisa Kehilangan Kesakralan Hanura: Kantor Cabang KPK Tak Hamburkan Anggaran KPK: DPR Mana yang Tolak Pembukaan Cabang KPK? Buka Perwakilan Daerah, KPK Berharap dari DPR

"Ya, ini salah satu tujuannya memang supaya bisa lebih banyak kasus di daerah yang ditangani. Lebih murah dan efisien," ujar Erry kepada CNN Indonesia, Sabtu (20/12).

Pernyataan ini digelontorkan oleh Erry untuk menepis adanya anggapan bahwa pembangunan kantor perwakilan tersebut akan menjegal langkah kepolisian dan kejaksaan setempat bekerja efektif. Menurut Erry, justru itulah tujuan didirikannya lembaga antirasuah ini.

"Sejak awal, didirikannya KPK kan memang karena kepolisian dan kejaksaan tidak efektif menangani korupsi," tegas Erry. Selama usaha pembenahan diri kedua lembaga tersebut, KPK hadir untuk lebih fokus menangani kasus korupsi.

KPK sendiri maklum jika kepolisian dan kejaksaan lamban dalam berbenah diri. "Mereka tugasnya lebih luas. Segala bentuk pidana seperti terorisme, kekerasan anak. KPK fokus ke penanganan korupsi," tegasnya.

Senada dengan Erry, Ketua Fraksi Partai Hanura, Dossy Iskandar Prasetyo, menyatakan pentingnya pembangunan kantor perwakilan KPK di daerah luar Pulau Jawa. "Kita lihat urgensinya, sangat urgent. Kepala-kepala daerah banyak yang terjerat korupsi, kan?" tutur Dossy kepada CNN Indonesia, Sabtu (20/12).

Anggota Komisi Hukum DPR ini mengingatkan tujuan besar KPK untuk memberantas korupsi jangan sampai dihambat dengan hal-hal yang sebenarnya bisa diatasi yaitu soal pendanaan.

Gagasan KPK membuka kantor perwakilan di Medan, Balikpapan, dan Makassar tak semulus harapan KPK. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menganggap tak perlu dengan alasan salah satunya yaitu memberatkan APBN. Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana, juga tak setuju. Salah satu dalihnya yaitu kantor perwakilan akan mempersulit pengawasan sehingga cukup di Jakarta namun cakupannya menyeluruh.