Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi membuka cabang di luar Pulau Jawa menuai pro-kontra dari parlemen. Selain dianggap bukan agenda darurat, pembukaan cabang KPK di daerah dinilai memboroskan anggaran.
Meski demikian lembaga antirasuah itu mengklaim telah mendapat dukungan dari pemerintah terhadap niat pelebaran sayapnya. KPK malah mempertanyakan balik wakil rakyat mana yang mempertanyakan niatannya.
"DPR yang mana?" kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mempertanyakan saat memberikan keterangan, Jumat (19/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Adnan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah telah memberikan sinyal dukungan terhadap pembukaan cabang baru selama KPK mendapat dukungan dari pemerintah. Hal itu bukan sebuah persoalan, sebab Adnan mengaku telah mendapat dukungan pemerintah yang diutarakan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Pak Fahri kan mendukung, dia bilang terserah eksekutif. Itu yang sedang kami jajaki ke arah sana," ujarnya.
Upaya KPK membuka cabang di luar Pulau Jawa sebelumnya menuai kritik pedas dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurut dia, rencana itu hanya akan menghambur-hamburkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Jangan membebani APBN kita," ujarnya Kamis (18/12).
Alih-alih menyetujui KPK buka cabang, Fadli justru menghendaki agar pemerintah memperkuat institusi kepolisian dan kejaksaan di daerah. Politikus Partai Gerindra yang menjadi poros Koalisi Merah Putih itu menganggap keberadaan KPK hanya sementara: jika korupsi telah musnah, peran KPK tak lagi dibutuhkan.
KPK berencana membuka kantor cabangnya di tiga zona, yakni barat di Sumatera, tengah di Kalimantan, dan timur di Sulawesi. Jika DPR menyetujui pengalokasian APBN untuk pembukaan cabang lembaga antirasuah, KPK nantinya bakal membuka kantor di Medan, Balikpapan, dan Makassar.