Hanura: Kantor Cabang KPK Tak Hamburkan Anggaran

Jakarta, CNN Indonesia -- Pandangan miring dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon terhadap rencana Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kantor perwakilan di luar Pulau Jawa ditepis oleh Ketua Fraksi Partai Hanura Dossy Iskandar Prasetyo.

Pilihan Redaksi Buka Perwakilan Daerah, KPK Berharap dari DPR Jokowi Dukung Rencana KPK Buka Cabang di Daerah KPK Rencana Rekrut Agen untuk Cegah Korupsi KPK akan Buka Kantor Cabang di Tiga Zona Wilayah KPK Buka Kantor Cabang Pertama di Sumatera

Dossy mengatakan rencana KPK membuka perwakilan di daerah merupakan sesuatu yang positif dan perlu mendapat dukungan dari parlemen. Ia memandang bila KPK mau mewujudkan hal itu tidak bakal memberatkan duit negara.

“Saya yakin tidak akan menghambur-hamburkan anggaran selagi yang dilakukan KPK itu terukur dan proporsional, tentunya KPK bisa mempertanggungjawabkan (penggunaan anggarannya),”  ujar Dossy kepada CNN Indonesia, Sabtu (20/12).

Anggota Komisi Hukum DPR ini mengingatkan tujuan besar KPK untuk memberantas korupsi di negeri ini jangan sampai dihambat dengan hal-hal yang sebenarnya kecil yaitu soal pendanaan. “Tidak ada itu (memberatkan anggaran). Kan semuanya sudah ada prosedurnya,” kata Dossy.

Bahkan di mata Dossy, pembukaan kantor perwakilan KPK di daerah-daerah saat ini sudah sangat mendesak. “Kita lihat urgensinya, sangat urgen, kepala-kepala daerah banyak yang terjerat kasus korupsi kan,” tuturnya.

Dossy mengharapkan seluruh politikus di parlemen pada periode ini tak lagi menghambat rencana KPK tersebut. “Ini sebenarnya soal bukan setuju atau tidak setuju,” ujarnya. “Biarkan KPK bekerja,” tambah Dossy.

Dia menambahkan KPK dalam melakukan segala upaya pemberantasan korupsi juga harus mengedepankan aspek pencegahan. “Perlu ditonjolkan juga itu (pencegahan) bukan hanya penindakan,”tutur Dossy.

Misalnya, Dossy mencontohkan, KPK menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah yang bisa melakukan tindakan pencegahan di internal masing-masing lembaga. Dengan begitu KPK berimbang dalam melakukan pencegahan dan penindakan pemberantasan korupsi.