Kantor Perwakilan, KPK Bisa Kehilangan Kesakralan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana, tidak setuju dengan rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kantor perwakilan di beberapa daerah.

Pilihan Redaksi Hanura: Kantor Cabang KPK Tak Hamburkan Anggaran KPK: DPR Mana yang Tolak Pembukaan Cabang KPK? Buka Perwakilan Daerah, KPK Berharap dari DPR Jokowi Dukung Rencana KPK Buka Cabang di Daerah KPK Rencana Rekrut Agen untuk Cegah Korupsi

"Saya pribadi tidak setuju karena KPK akan kehilangan kesakralannya," ujar Ganjar kepada CNN Indonesia, Sabtu (20/12).

Menurut Ganjar, KPK sebagai lembaga yang bersifat khusus cukup berada di satu tempat. "Kantor perwakilan itu akan mempersulit pengawasan. Cukup di Jakarta, tapi cakupannya menyeluruh," katanya.

Lebih jauh, Ganjar beranggapan jika kantor perwakilan dibuka, KPK seakan melupakan tujuan pentingnya untuk mendorong kepolisian dan kejaksaan bergerak lebih efektif.  "KPK seperti mengenyampingkan kejaksaan dan kepolisian," tukas Ganjar.

Jika memang kantor perwakilan tetap dibuka, Ganjar memprediksi akan banyak halangan melintang. "Pertama, penempatan tugas dan sistem rekrutmen akan sulit. Itu tidak mudah," paparnya.

Poin kedua yang digelontorkan adalah sulitnya bergerak dengan banyak personel. "Seperti manusia dengan banyak tangan saja. Sulit mengaturnya, kan? Ini jadi tidak sakral juga," ujar Ganjar.

Ganjar beranggapan proses kualifikasi orang sesuai dengan kewenangannya akan sulit jika terlalu banyak pasukan. "Makin banyak orang juga semakin sulit menentukan mana yang lebih utama," jelasnya.

Menutup pembicaraan, Ganjar berkata, "Intinya itu saja. Saya tidak setuju karena KPK akan kehilangan kesakralannya."