Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan ada pihak yang menjegal upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyelamatkan sumber daya laut. Indikasi tersebut terlihat dari ketiadaan dukungan terhadap aksi penangkapan ikan ilegal yang digalakkan Menteri Susi Pudjiastuti.
"Dari hasil pengamatan KPK, ada sejumlah kementerian atau institusi yang tidak memberikan ruang atau dukungan kuat terhadap konsentrasi penyelamatan laut dan perikanan kita," ujar Samad usai menerima kunjungan Menteri Susi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/12).
Minimnya dukungan terhadap Menteri Susi disesalkan oleh Samad lantaran KPK sebelumnya telah melakukan deklarasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, dan Kejaksaan terkait penyelamatan sumber daya alam yang di dalamnya mencakup kelautan, termasuk hasil laut dan perikanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Samad mendesak agar pihak-pihak yang terkait dalam komitmen bersama itu segera memberikan dukungan kuat kepada KKP untuk menyelamatkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, termasuk upaya eksekusi atas pelanggaran penangkapan ikan ilegal yang dilakukan kapal asing. (Baca
Susi: Banyak Kapal Ikan dengan Nama Perusahaan Fiktif)
"Hal-hal yang sifatnya sangat birokratis dan berbelit-belit sebaiknya dijauhi. Di lapangan harus segera dilakukan tindakan konkrit," ujar Samad.
Menteri KKP Susi Pudjiastuti mendatangi KPK untuk menggandeng lembaga antirasuah itu dalam menangani berbagai pelanggaran di sektor kementeriannya. "Saya punya keterbatasan umur pekerjaan juga. Jadi harus dibantu oleh semua pihak, terutama media dan KPK," ujar Susi.