Soal BLBI, Pengacara Keberatan Sjamsul Nursalim Dipanggil KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Nama pengusaha Sjamsul Nursalim kembali disebut setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pengacara Sjamsul, Maqdir Ismail, menolak wacana pemanggilan kliennya dalam kasus itu.

"Nanti prosesnya repot lagi. Belum urus perizinan, surat dokter, dan lainnya. Sudahlah. Case closed," kata Maqdir kepada CNN Indonesia, Rabu (24/12).

Pilihan Redaksi KPK Diprediksi Kesulitan Ungkap Kasus BLBI Beberapa Bekas Menteri Sudah Bersaksi Soal BLBI Kasus BLBI, Sjamsul Nursalim Disebut Masih di Singapura

Maqdir menekankan, penyelidik KPK semestinya mendalami latar belakang penerbitan SKL tanpa perlu mengejar obligor yang mendapat jatah. Dalam hal ini, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang menyetujui pelunasan aset milik para obligor.

"BPPN sudah setuju dengan aset yang dibayarkan. Artinya sudah tidak ada kewajiban yang harus dibayar," ujar Maqdir.

Dia juga menolak jika kliennya disebut dari tanggung jawab pelunasan utang setelah mendapat kucuran dana. Menurut Maqdir, keberadaan kliennya di Singapura karena menjalani perawatan atas penyakit yang diderita.

"Saya bertemu Sjamsul di rumah sakit di Singapura. Jadi bukan kabur dari masalah," katanya.

Sjamsul yang saat itu menjadi pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) merupakan salah satu dari sejumlah obligor yang mendapat SKL. Komisi Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) kala itu menyetujui pemberian surat keterangan lunas (SKL) kepada Sjamsul.

Sjamsul memiliki utang sekitar Rp 28 triliun dan menyerahkan seluruh aset ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Hasil penilaian aditor independen menyebutkan, aset yang diserahkan Sjamsul telah memenuhi syarat.

Penerbitan SKL tersebut belakangan dipersoalkan lantaran diduga terjadi penyimpangan. Kejaksaan bahkan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama Sjamsul pada 13 Juli 2004. Sjamsul yang pernah menjadi tersangka pun lolos dari jerat hukum.

Namun, penegak hukum sebenarnya memiliki kesempatan untuk kembali membuka kasus Sjamsul setelah Jaksa Urip Tri Gunawan divonis 20 tahun penjara. Urip terbukti telah melindungi Sjamsul dengan mengarahkan agar Sjamsul tidak memenuhi panggilan Kejaksaan.