PGI Dukung Pembentukan KPP HAM untuk Kasus Paniai

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Bambang Wijaya berharap dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Kabupaten Paniai, Papua bisa dituntaskan. Karena itu ide pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM untuk mencari kebenaran kasus penembakan tersebut harus didukung.

Menurut Bambang, PGI sudah menyampaikan dokumen tragedi Paniai ke Presiden. "Beliau sudah menerima dan mencatat apa yang menjadi tanggapan," kata Bambang di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/12) malam.

Pilihan Redaksi Negara Dinilai Lalai Lindungi Warga Papua Penembakan Paniai, Komisi Penyelidikan Didesak Dibentuk Komnas HAM: Tak Pernah Ada Kesepakatan Damai Adat di Paniai

Ia menambahkan, dukungan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Beliau sudah menerima dan mencatat apa yang menjadi tanggapan," kata dia.

Bambang mengatakan, Presiden mengaku tengah melakukan penelitian untuk memberikan kepastian agar dalam penyelidikan kasus punya dasar yang kuat. Sementara PGI sendiri, papar Bambang, juga telah melakukan investigasi.

"Kesimpulan kami, tembakan itu oleh aparat yang bertugas di tempat itu. Di dalam laporan dari penduduk, (yang melakukan penembakan) TNI," ujar Bambang yakin.

Ia berpandangan, kasus di Paniai merupakan pertanda bahwa upaya pemerintah di masa depan untuk menegakkan keadilan HAM harus lebih intensif. "Itu yang kami minta jaminan kepada presiden agar di dalam Natal besok rakyat Papua bisa merasakan," kata Bambang.

Penembakan terhadap demonstran terjadi pada Senin (8/12) di Lapangan Karel Gobai, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, kota Enarotali. Lima warga sipil Simo Degei, Octianus Gobai, Alfius Youw, Yulian Yeimo, dan Abia Gobay tewas dalam insiden itu. Sedikitnya 17 orang lainnya, termasuk anak-anak sekolah dasar terluka dan dirawat di rumah sakit.