Markas Baru KPK Rampung 2015

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi mengklaim bakal memiliki gedung baru tahun depan. Gedung yang letaknya hanya berjarak ratusan meter dari sisi utara markas KPK di Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, itu telah berdiri dan pembangunan struktur 16 lantainya telah rampung sesuai dengan yang direncanakan.

"Jika tidak ada hambatan, insya Allah tahun 2015 seluruh karyawan dan aktivitas pegawai KPK akan dipusatkan di sana," kata Ketua KPK Abraham Samad di sela penaparan refleksi akhir tahun KPK, di Jakarta, Senin (29/12).

Pilihan Redaksi Tiga Ancaman Serius bagi Pemberantasan Korupsi RI 11 Tahun Berkiprah, 11 Prestasi Komisi Antirasuah Kasus BLBI Prioritas KPK Tahun 2015

Menurut Samad, perkembangan pembangunan secara keseluruhan hingga akhir tahun ini telah berjalan 64 persen. "Sekarang tinggal pengerjaan arsitektur, interior, dan mekanikal elektrikal," ujarnya.

Biaya pengadaan gedung itu diklaim menjadi penyedot anggaran sarana dan prasarana terbesar KPK yang tahun ini mendapat jatah kucuran dana APBN sebesar Rp 624,1 miliar. Dari total anggaran tersebut, KPK menutup buku akhir tahun dengan penyerapan dana sebesar Rp 551,1 miliar, atau sekitar 88,2 persen dari anggaran yang didapat.

Samad tidak menegaskan, apakah nantinya seluruh karyawan bakal hijrah ke gedung baru atau sebagian masih tetap ada yang bertahan di gedung lama. Meski demikian, Samad memastikan tahun depan bakal ada perekrutan untuk menambah jumlah personel di lembaga antirasuah.

Pada tahun 2014, KPK telah merekrut 24 pegawai melalui program Indonesia Memanggil ke-8,17 pegawai negeri yang dipekerjakan, dan melakukan rekruitmen internal untuk menambah penyelidik dan penyidik. Sehingga, jumlah total pegawai KPK pada akhir tahun ini berjumlah 1.102 pegawai, termasuk di dalamnya 73 penyelidik, 79 penyidik, 94 penuntut umum, dan 262 pegawai kedeputian pencegahan.

Masih berkaitan dengan kepegawaian, sepanjang tahun 2014, terdapat dua kasus pelanggaran berat yang dilakukan oleh pegawai KPK. Samad mengatakan kasus pelanggaran itu telah mendapat pemeriksaan dan membuahkan keputusan berupa sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Jumlah tersebut menurun satu kasus dibandingkan dengan tahun 2013.