KNKT: Tak Semua Orang Berhak Tahu Analisis Investigasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pertanyaan yang paling mengganggu dalam sebuah insiden kecelakaan transportasi adalah soal penyebab terjadinya insiden. Hal itu diamini oleh Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Tatang Kurniadi, saat ditemui di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Sabtu (3/1).

Investigasi penyebab kecelakaan, kata Tatang, memang merupakan tugas pokok dari lembaganya. Hasil evaluasi investigasi, tambahnya, bakal menyimpulkan mengapa dan bagaimana kecelakaan itu tejadi.

Pilihan Redaksi KNKT: Ada Enam Negara yang Berhak Kirim Investigator KNKT Akui Sudah Kantongi Dokumen Terkait Kecelakaan

Dalam kecelakaan transportasi udara, lanjutnya, kotak hitam merupakan kunci. Proses analisis dan investigasinya bakal tertuang dalam sebuah laporan rahasia. “Dokumen itu tak semua orang berhak mengetahuinya,” kata Tatang.

Saking rahasianya, dia berani bertanggung jawab bila nanti terjadi kebocoran terkait dokumen investigasi insiden AirAsia QZ8501 ini. "Dalam sebuah investigasi kalau dokumen itu sampai bocor bisa merusak kredibilitas Bangsa Indonesia dalam hal investigasi, saya yang bertanggung jawab," ujar Tatang.

Tatang mengklaim, pihaknya telah memulai proses investigasi terkait jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 sejak kecelakaan itu terjadi pada Minggu (28/12) lalu. Dari proses itu Hingga saat ini, ia mengklaim sudah mengantongi banyak dokumen.

Dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan, kata Tatang, antara lain rekaman pembicaraan pilot, daftar penumpang, daftar kargo, serta catatan maintenance pesawat. "KNKT sejak hari pertama telah memulai mengumpulkan semua dokumen, tetapi itu belum di analisis," katanya.

Nantinya dokumen ini akan ditulis ulang dan dalam bentuk factual report. Proses ini dilakukan sembari menanti proses pencarian kotak hitam pesawat AirAsia QZ8501.

Laporan resmi dari KNKT ini selanjutnya akan dikirimkan setidaknya pada enam negara yang terkait dengan insiden ini, yaitu Perancis sebagai negara pembuat pesawat berjenis Airbus, dan negara-negara asal korban. Hal ini sesuai dengan aturan dari International Civil Aviaton Organization, organisasi yang membawahi penerbangan sipil sedunia. (sip)