Jokowi Yakin Palguna Independen Meski Pernah Menjabat di MPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menunjuk I Dewa Gede Palguna untuk menggantikan Hamdan Zoelva sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari unsur pemerintah. Menteri Sekertaris Negara Pratikno mengungkapkan, presiden yakin Palguna akan bersikap independen meski ia pernah menjabat sebagai anggota Majelia Permusyawaratan Rakyat dari PDI Perjuangan.

Pratikno menjelaskan, Jokowi yakin karena Palguna telah melewati tahapan-tahapan seleksi dengan baik. Apalagi, tahap wawancara I dan II dilakukan dengan tujuan untuk mengecek independensi.

Pilihan Redaksi Palguna Terpilih Jadi Hakim MK Gantikan Hamdan Zoelva Selain Palguna, Suhartoyo Besok Disumpah Jadi Hakim MK

"Dalam mengecek independensi, Pansel justru memfokuskan kepada pertanyaan-pertanyaan yang mengklarifikasi hal-hal yang dianggap bermasalah, baik itu mengenai independensi maupun integritas," ujar Pratikno di Kantor Kementerian Sekertariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (6/1).

Wawancara tahap I dan II, sebut dia, juga digunakan untuk mengklarifikasi laporan masyarakat terkait dengan independensi dan integritas. "Kalau mengklarifikasi kompetensi itu kan bisa mudah dilacak," kata dia.

Pratikno mengungkapkan, Jokowi telah membaca dokumen pertimbangan yang diberikan Tim Pansel secara seksama. Dokumen-dokumen tersebut juga menyertakan hasil verifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan tes kesehatan dari RSPAD Pertamina. "Dua-duanya (I Dewa Gede Palguna dan Yuliandri) tidak bermasalah," kata dia.

Pratikno mengatakan, Jokowi berharap Palguna dapat menjaga kepercayaan yang diberikan. "MK adalah sebuah lembaga yang begitu terhormat, punya posisi tinggi untuk mengawal konstitusi. Oleh karena itu MK menjadi benteng terakhir dari konstitusi, kedisiplinan, dan kehidupan bernegara," ujar dia.

Ia pun menuturkan, presiden sangat menghormati cara-cara Tim Pansel yang mengedepankan penilaian pada integritas, independensi, dan kompetensi dalam menjaga konstitusi. (sip)