"Hanya akan efektif jika frekuensi kendaraan umum cukup tinggi," kata Danang, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, kepada CNN Indonesia, Selasa (6/1).
Danang mengatakan, frekuensi kendaraan yang ideal agar kebijakan tersebut bisa efektif adalah dengan mobilitas tinggi transportasi umum. Setidaknya frekuensi transportasi umum yang melintas di ruas jalan maupun jalan layang tersebut adalah 5 menit sekali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Danang juga mencurigai kebijakan ini bakal ditunggangi oleh kalangan yang mencari proyek fisik untuk mencari keuntungan. "Mungkin akan ada beberapa pihak yang diuntungkan seperti kontraktor," katanya.
"Kalau fokus ke angkutan umum, saya rasa tidak akan ada masalah," ujar Danang.
Ahok sebelumnya menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menambah ruas jalan serta membangun jalan layang untuk transportasi publik demi mengurangi kemacetan.
Rencana tersebut disampaikan Ahok saat bertemu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof A Chaniago di kantor Kementerian PPN, Taman Suropati, Jakarta, Selasa (6/1).
Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, Ahok bersama Andrinof membahas persoalan transportasi di Jakarta, di antaranya rencana penambahan ruas jalan dan pembenahan transportasi publik mulai 2015.
"Kami akan selesaikan pembangunan 15 koridor TransJakarta, pembangunan underpass dan flyover di Jakarta. Intinya adalah menambah ruas jalan karena kami masih punya utang untuk publik," kata Ahok. (rdk/obs)