Hindari Kecurangan, Kementerian Berikan Remisi Berbasis IT

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Hukum dan HAM mencanangkan pemberian remisi dan hak narapidana lainnya berbasis teknologi informatika. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menuturkan, saat ini kementerian tengah menyiapkan sistem tersebut sebagai salah satu upaya membenahi Lembaga Pemasyarakatan.

"Kami mau buat (sistem berbasis) IT (teknologi informatika), pembebasan remisi jadi sistemnya IT, variabelnya akan kami susun dengan baik dan terbuka," ujar Yasonna di Gedung Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, kemarin.

Pilihan Redaksi ICW: Remisi dan Bebas Hanya untuk 'Justice Collaborator' Kemenkumham Sebut Remisi Bentuk Insentif Koruptor Hakim Agung Setuju Remisi Koruptor Dicabut

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Handoyo Sudrajat menuturkan, seluruh proses pemberian remisi mulai dari permohonan hingga putusan akan berbasis teknologi. Dalam praktiknya, seluruh persyaratan remisi dan pembebasan bersyarat akan dilakukan oleh sistem. "Jadi keputusan disetujui atau tidak setuju dari sistem itu," kata Handoyo kepada CNN Indonesia, Selasa (6/1).

Handoyo menuturkan, apabila seorang narapidana memasukkan identitas lewat sidik jari dalam sistem tersebut, maka akan muncul status remisi. Sistem ini dibuat untuk memperbaiki pelayanan kepada warga binaan.

"Supaya sesedikit mungkin faktor subyektifitas. Artinya kalau melalui manusia masih dominan dan bisa muncul subyektifitas. Kalau sudah masuk dalam sistem, jadi lebih obyektif," ujarnya.

Sistem tersebut akan diterapkan mulai tahun 2015. Kementerian bakal menunjuk sejumlah lembaga pemasyarakatan sebagai proyek percontohan. "Belum ditentukan yang mana. Masih dalam proses persiapan," kata Handoyo.

Pelayanan publik dan pembuatan kebijakan berbasis teknologi informasi maupun sistem elektronik merupakan salah satu upaya yang tengah dilakukan pemerintahan era Presiden Joko Widodo. Penggunaan teknologi maupun sistem elektronik dinilai dapat lebih efektif, efisien, dan transparan. (rdk/sip)