Alternatif Opsi Jokowi untuk Budi: Dilantik Lalu Nonaktifkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo dalam posisi sulit karena Kapolri pilihannya, Komjen Pol Budi Gunawan, disetujui DPR sementara yang bersangkutan kini menyandang status tersangka kasus rekening gendut di Komisi Pemberantasan Korupsi. (Baca KPK: Budi Gunawan Pasti Ditahan)

"Pak Jokowi dituntut untuk menghormati proses hukum sekaligus menyelamatkan muka Presiden dan parlemen," kata pengurus Bidang Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari kepada CNN Indonesia, Jumat (16/1).

Pilihan Redaksi Jokowi Tengah Rembuk dengan JK Soal Putusan Kapolri Surya Paloh: Lebih Cepat Lantik Budi Gunawan Lebih Baik Relawan Dua Jari Ultimatum Jokowi: Batalkan Budi Gunawan Jokowi Minta Relawan Mengerti Posisi Politik dan Hukum

Menurut Eva, dalam pertemuan para petinggi partai politik Koalisi Indonesia Hebat di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri semalam, dibahas pula beberapa skenario yang dapat dipilih. Eva yakin Jokowi akan mengambil keputusan tepat pada waktunya.

Ada dua skenario yang dapat ditempuh Jokowi. Pertama, Presiden Jokowi tetap melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, namun kemudian langsung menonaktifkannya. Kedua, menunda pelantikan hingga KPK menyelesaikan kasus Budi Gunawan.

Menurut Eva, skenario kedua lebih masuk akal karena dengan itu Jokowi mampu meredam kemarahan para relawannya. Lagipula, ujar Eva, tak perlu terburu-buru melantik Kapolri karena toh Jenderal Sutarman yang hendak digantikan Budi Gunawan masih punya waktu sampai Oktober sebelum pensiun.

Semalam, pimpinan KPK menemui Jokowi di Istana Merdeka untuk menjelaskan soal kasus Budi Gunawan. Sebelumnya, KPK menyatakan kasus Komjen Pol Budi bukan perkara rumit seperti kasus Bank Century, hanya tindak pidana ringan yang tak terlalu sulit diungkap. (Baca: KPK Anggap Enteng Kasus Budi Gunawan) (pit/agk)