DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
PDIP Ajukan Mantan Ajudan Soekarno untuk Isi Wantimpres
Hafidz Mukti Ahmad | CNN Indonesia
Jumat, 16 Jan 2015 09:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusulkan salah satu kadernya untuk mengisi kursi Dewan Pertimbangan Presiden. Wantimpres diisi tiga bulan setelah presiden dilantik. Oleh sebab Jokowi dilantik 20 Oktober 2014, maka pekan depan, 20 Januari 2015, sudah waktunya untuk membentuk Wantimpres. (Baca: KIH Bahas Calon Wantimpres, Refly: Wantim Harus Diisi Empat Hari Lagi)
“Kemungkinan PDIP mengajukan Sidarto Danusubroto di Wantimpres. Cuma satu itu, dan Wantimpres hak prerogatif Presiden,” kata pengurus Bidang Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat PDIP Eva Kusuma Sundari kepada CNN Indonesia, Jumat (16/1).
Semalam, Kamis (15/1), para petinggi partai politik Koalisi Indonesia Hebat berkumpul di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk membahas sejumlah hal, termasuk soal Wantimpres.
Megawati bersama Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Hanura Wiranto menimbang nama-nama yang dianggap layak untuk ditempatkan di Wantimpres. Namun PDIP menjamin, tak satupun dari para ketua umum parpol KIH yang akan duduk di Wantimpres.
“Tak ada nama Megawati, Paloh, Muhaimin, Wiranto, dan (Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya) Romahurmuziy. Wantimpres sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Kami hanya mengumpulkan nama-nama yang masuk kategori negarawan,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Karier Sidarto
Sidarto yang menurut Eva bakal diajukan ke Jokowi untuk duduk sebagai salah satu anggota Wantimpres, merupakan politikus senior PDIP. Ia merupakan Ketua MPR periode 2013-2014, menggantikan Taufiq Kiemas yang wafat.
Sidarto yang kelahiran Pandeglang, 11 Juni 1936, itu menjabat Ketua Bidang Kehormatan PDIP, dan tiga periode berturut-turut menjadi anggota DPR. Pada Pemilu Legislatif 2014, Sidarto mengincar kursi Dewan Perwakilan Daerah RI, namun gagal.
Selama ini Sidarto mendapat tempat istimewa di PDIP karena ia merupakan ajudan Presiden Soekarno. PDIP hormat padanya karena ia memiliki hubungan langsung dengan Bung Karno dan dianggap amat memahami pemilikiran Bung Karno. Itu pula yang membuatnya dipercaya menjadi Ketua MPR.
Sidarto menjadi ajudan Soekarno di masa sulit, yakni pada peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, periode 1967-1968, termasuk saat Soekarno diasingkan ke Istana Bogor.
Lepas mengawal Soekarno, Sidarto berkarier di Kepolisian dan sempat dia kali menjadi Kapolda. Ia aktif di politik sejak era reformasi, yakni 1998, dengan menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII, yakni Cirebon dan Indramayu.
Di DPR, Sidarto menjabat anggota Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, dan agraria pada 1999. Selanjutnya pada 2002, ia duduk di Komisi I yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, dan komunikasi dan informatika.
Pada 2005-2006, Sidarto menjadi Wakil Ketua Komisi I DPR. Di komisi itu, Sidarto amat lantang bicara soal isu kedaulatan negara. Ia pernah meminta TNI untuk tak segan menembak kapal Malaysia yang beberapa kali memasuki perairan RI.
Sidarto juga menaruh perhatian pada pertahanan. Ia sempat menjadi anggota Panitia Khusus Undang-Undang Pertahanan, UU TNI, UU Kepolisian, dan Wakil Ketua UU Anti-Terorisme. (agk)
“Kemungkinan PDIP mengajukan Sidarto Danusubroto di Wantimpres. Cuma satu itu, dan Wantimpres hak prerogatif Presiden,” kata pengurus Bidang Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat PDIP Eva Kusuma Sundari kepada CNN Indonesia, Jumat (16/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Tak ada nama Megawati, Paloh, Muhaimin, Wiranto, dan (Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya) Romahurmuziy. Wantimpres sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Kami hanya mengumpulkan nama-nama yang masuk kategori negarawan,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Sidarto yang menurut Eva bakal diajukan ke Jokowi untuk duduk sebagai salah satu anggota Wantimpres, merupakan politikus senior PDIP. Ia merupakan Ketua MPR periode 2013-2014, menggantikan Taufiq Kiemas yang wafat.
Sidarto yang kelahiran Pandeglang, 11 Juni 1936, itu menjabat Ketua Bidang Kehormatan PDIP, dan tiga periode berturut-turut menjadi anggota DPR. Pada Pemilu Legislatif 2014, Sidarto mengincar kursi Dewan Perwakilan Daerah RI, namun gagal.
Selama ini Sidarto mendapat tempat istimewa di PDIP karena ia merupakan ajudan Presiden Soekarno. PDIP hormat padanya karena ia memiliki hubungan langsung dengan Bung Karno dan dianggap amat memahami pemilikiran Bung Karno. Itu pula yang membuatnya dipercaya menjadi Ketua MPR.
Sidarto menjadi ajudan Soekarno di masa sulit, yakni pada peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, periode 1967-1968, termasuk saat Soekarno diasingkan ke Istana Bogor.
Lepas mengawal Soekarno, Sidarto berkarier di Kepolisian dan sempat dia kali menjadi Kapolda. Ia aktif di politik sejak era reformasi, yakni 1998, dengan menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII, yakni Cirebon dan Indramayu.
Di DPR, Sidarto menjabat anggota Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, dan agraria pada 1999. Selanjutnya pada 2002, ia duduk di Komisi I yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, dan komunikasi dan informatika.
Pada 2005-2006, Sidarto menjadi Wakil Ketua Komisi I DPR. Di komisi itu, Sidarto amat lantang bicara soal isu kedaulatan negara. Ia pernah meminta TNI untuk tak segan menembak kapal Malaysia yang beberapa kali memasuki perairan RI.
Sidarto juga menaruh perhatian pada pertahanan. Ia sempat menjadi anggota Panitia Khusus Undang-Undang Pertahanan, UU TNI, UU Kepolisian, dan Wakil Ketua UU Anti-Terorisme. (agk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK