Jatah Alat Kelengkapan untuk KIH Sudah Proporsional

Jakarta, CNN Indonesia -- Pembagian kursi pimpinan untuk Koalisi Indonesia Hebat di alat kelengkapan dewan dilakukan secara proporsional. Beberapa kursi pimpinan AKD pun sudah mulai terisi. Hal ini terjadi seusai disahkannya Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Pilihan Redaksi Akhiri Reses, Setumpuk Pekerjaan Harus Diselesaikan DPR NasDem Tak Mau Minta Jatah Alat Kelengkapan Dewan

"Sudah. Dibagi secara proporsional," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (19/1).

Berdasarkan kesepakatan KIH-KMP beberapa waktu lalu, KIH memperoleh jatah 21 kursi pimpinan AKD. Jumlah tersebut dibagi secara proporsional yakni untuk PDI Perjuangan sepuluh kursi, PKB lima kursi, PPP empat kursi, dan Hanura dua kursi. Nasdem meski jadi bagian dari KIH menyatakan tidak mengambil jatah kursi pimpinan alat kelengkapan.

Lihat juga: KIH Mufakati Jatah Pimpinan Komisi, NasDem Tak Ambil Jatah

Lebih lanjut, menurut Lukman, pembagian kursi tersebut diserahkan kepada para pimpinan KIH.

Wakil Sekretaris Fraksi PDIP Utut Adianto mengatakan, PDIP memang mendapat sepuluh kursi pimpinan. Komposisinya adalah lima di badan kelengkapan dewan dan lima di komisi DPR

"PDIP dapat Banggar, Baleg, BURT, BKSAP, dan Mahkamah Kehormatan Dewan," tuturnya

Sedangkan untuk di komisi, PDIP mendapatkan di Komisi V, XI dan III. "Komisi yang lain-lainnya menyusul, masih dalam pembahasan," ujar Utut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kursi pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya yang telah diisi oleh KIH adalah Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy (PKB), Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam (PKB), Wakil Ketua Komisi VIII Fathan (PKB), Wakil Ketua Komisi V Lasarus (PDIP) dan Wakil Ketua Badan Anggaran Said Abdullah (PDIP). (sur/obs)