Jakarta, CNN Indonesia -- Publik khawatir akan ada matahari kembar di tubuh Polri jika Presiden Joko Widodo tak juga menunjuk Kapolri definitif. Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, sebanyak 63,5 persen responden menyatakan kekhawatiran ini.
Penyebabnya menurut peneliti senior LSI Ardian Sopa, adalah penunjukan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas dan wewenang Kapolri. Padahal sebelumnya Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang dicalonkan Presiden Jokowi sebagai Kapolri sudah disahkan oleh DPR,
"Presiden Jokowi harus segera menetapkan Kapolri definitif," kata Ardian di Kantor LSI Jakarta, Selasa (20/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika terlalu lama, polemik ini akan berdampak buruk terhadap soliditas kepolisian. "Harapan masyarakat agar Jokowi segera memproses Kapolri definitif," ujar Ardian.
Penunjukan Kapolri definitif ini bisa dua cara. Yakni melantik Budi Gunawan atau memproses ulang pencalonan kapolri. Penetapan Kapolri definitif ini menurut Ardian harus segera dilakukan jika tidak ingin citra buruk didapat Presiden.
"Sebanyak 58,3 persen responden survei memandang Presiden terkesan tidak tegas dalam penetapan Kapolri," ujar Ardian. Masalahnya jika Budi Gunawan dilantik, Presiden juga akan terbebani dengan status tersangka yang ditetapkan KPK pada Budi.
Ardian melanjutkan, jika ingin mengulang proses pencalonan Kapolri, Publik menurut Ardian berharap agar KPK dilibatkan. "Publik tetap ingin Presiden melibatkan KPK dalam proses ulang Kapolri definitif. Sebanyak 77,27 persen responden menginginkan hal tersebut," kata Ardian.
Jajak pendapat ini yang dilakukan LSI pada 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi dan wilayah Indonesia. LSI menggunakan metode quickpoll dengan bantuan perangkat telepon pintar yang sudah terpasang aplikasi survei lembaga tersebut.
(sur/obs)