Pendukung Minta KIH Tak Campuri Urusan Presiden Soal Kapolri

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) diminta tidak menekan Presiden Joko Widodo untuk segera melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan untuk jadi Kapolri. Seorang tersangka dinilai tak pantas untuk menjadi Kapolri. 

Dari hasil jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, mereka yang meminta KIH tak mendesak Jokowi adalah pemilih partai anggota KIH pada pemilu lalu. Peneliti senior LSI Ardian Sopa, Selasa (20/1) mengatakan, sebanyak 69,78 persen responden berharap KIH tidak terus-menerus menekan Jokowi.

Pilihan Redaksi DPR Desak Jokowi Segera Lantik Budi sebagai Kapolri Istana Sebut Badrodin Bukan Plt, DPR Tetap akan Surati Jokowi Publik Khawatir Akan Ada 'Matahari' Kembar di Polri

"Hanya 23,60 persen responden yang menginginkan tekanan tetap diberikan oleh KIH terhadap Presiden," katanya di Kantor LSI, Jakarta.

Separuh lebih pemilih PDIP (60,3 persen) berharap elite partai tak menekan Presiden. Begitu pula para pemilih PKB (68,42 persen), NasDem (54,73 persen) dan Partai Hanura (87,76 persen).

Dengan hasil jajak pendapat ini, partai politik anggota KIH menurut Ardians sudah seharusnya tidak lagi melakukan penekanan terhadap Jokowi di parlemen.

"Kalau tekanan masih saja ada, patut dipertanyakan siapa sebenarnya yang diwakili KIH dalam parlemen," ujar Ardian.

Usai diterima sebagai Kapolri dalam rapat paripurna DPR, Budi Gunawan belum juga dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden. Namun tekanan terus diberikan oleh KIH meski Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu berstatus tersangka kasus korupsi.

Lihat juga: Jadi Pimpinan Komisi III, Trimedya Ingin Budi Tetap Dilantik

Belakangan Presiden malah menunjuk Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas dan wewenang harian Kapolri. Belum ada jangka waktu yang ditetapkan Presiden sampai kapan kekosongan pimpinan di tubuh Polri terus terjadi. (sur/obs)