PDIP Klaim Mega Tak Campuri Urusan Pemerintahan

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Junimart Girsang mengklaim Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak ikut campur dalam pemerintahan Joko Widodo. Ia membantah ada semacam ultimatum dari Megawati untuk secepatnya melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Junimart membantah isu pemberian ultimatum dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Joko Widodo untuk melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri esok hari.

Pilihan Redaksi Tim Independen: Kisruh KPK-Polri Bisa Buat Kabinet Dirombak Belum Nonaktifkan Bambang, PDIP: Jokowi Bingung Posisi Jokowi Dinilai Lebih Mudah Jika Budi Gunawan Mundur

"Ibu Mega tidak turut campur dengan pemerintahan, tidak ada isu itu (ultimatum)," kata Junimart di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Rabu (28/1).

Bukan hanya Megawati saja, menurut Junimart, seluruh kader juga tidak akan ikut mengintervensi hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan. Selama ini PDIP hanya fokus dalam proses pengawasan penegakan hukum di Indonesia.

"Kami harus mengawal betul-betul supaya rakyat keluar dari kemiskinan, termasuk penegakan hukum," kata Anggota Komisi III ini.

Hal serupa diutarakan politikus PDIP lainnya Dwi Ria Latifa. Ia bahkan mempertanyakan isu soal ultimatum pelantikan Budi Gunawan tersebut.

"Persoalan Kapolri secara politik dan hukum sudah transparan. Itu tergantung Presiden. Terlalu berlebihan jika ada isu ultimatum dari Ibu Mega," kata Dwi tegas. Sebagai partai politik pengusung Jokowi, PDIP hingga saat ini masih mendukung setiap kebijakan Presiden, dengan berdasarkan pertimbangan hukum, sosial dan politik.