Mayoritas Publik Masih Yakin Jokowi Wujudkan Program Utama

Lembaga survei Indopolling Network merilis hasil survei yang dilakukan pada awal Desember lalu mengenai kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK pada Rabu (28/1). Hasil survei menunjukkan setidaknya sekitar 60-69 persen publik masih meyakini pemerintahan Jokowi-JK mampu mengimplementasikan program-program prioritas seperti yang diikrarkan dalam nawacitanya.

"Waktu riset ini dilakukan adalah pada Desember, berarti masih mungkin ada euforia kemenangan yang mempengaruhi pendapat survei. Untuk isu, saat itu masih landai, belum banyak isu," ujar pengamat politik UIN, Gun Gun Herianto, saat diskusi hasil survei di Jakarta, Rabu (28/1).

Sependapat dengan Gun Gun, politisi Partai Demokrat Gede Pasek menilai, cuaca politik yang berkembang dengan cepat menciptakan sebuah anomali yang berbeda dalam membangun opini publik.

"Saya anggap setiap survei per bulan menciptakan anomali yang berubah," ujar Gede Pasek.

Hasil survei Indopolling menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Jokowi-JK selama kurang lebih sebulan pertama masih di atas 50 persen.

Salah satunya adalah terkait program prioritas Jokowi dalam menghadirkan negara untuk melindungi seluruh warganya, seperti melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri mendapatkan kepercayaan sebesar 62,4 persen dan mewujudkan kedaulatan wilayah maritim mendapat kepercayaan sebesar 60,1 persen.

Gun Gun berpendapat sosok Jokowi yang memiliki nilai sosial tinggi menjadi bukti bahwa publik masih percaya dengan pemerintahan Jokowi-JK.

Namun, dia mengatakan dukungan ini sewaktu-waktu dapat menurun dengan cepat jika Jokowi tidak mampu mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan publik. "Jika di awal kepercayaan publik tidak dijawab dengan program-program yang ia janjikan," ujar Gun Gun menegaskan. Salah satu program turunan dari program prioritas mengenai kehadiran negara yaitu mewujudkan Polri yang profesional.

Saat survei ini dilakukan pada awal Desember, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan hal tersebut sebesar 54,5 persen. Namun, dimensi yang ada sekarang diselimuti oleh konflik antara Polri dan KPK.

"Kalau Jokowi mampu meredam melalui tindakan konkret, saya yakin ia masih bisa meyakinkan kepercayaan publik seperti di awal pemerintahan," ujar Gun Gun.

Akan tetapi, terdapat satu hal lagi yang menjadi poin penting dalam mempertahankan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK, yaitu terkait posisi Jokowi di dalam pemerintahan untuk menengarai permasalahan KPK dan Polri.

"Sebagai kepala pemerintahan, Jokowi tidak boleh masuk ke ranah hukum. Tetapi sebagai kepala negara, dia wajib menyelamatkan KPK dan Polri. Di sini nanti yang akan kita lihat," ujar Gede Pasek.