Jika Budi Gunawan Dilantik, Intervensi pada Jokowi Terbukti

Jakarta, CNN Indonesia -- Langkah Presiden Joko Widodo akan menjadi pertaruhan tersendiri terkait nasib Komisaris Jenderal Budi Gunawan, lantik menjadi Kapolri atau dibatalkan. Bahkan beredar kabar jika Jokowi akan melantik Budi hari ini.

Posisi Budi sebagai Kapolri dengan status hukum tersangka bukan hal main-main, karena berada dalam ranah yang tegas, hitam dan putih. Berbeda dengan posisi politik yang masih berada di kawasan abu-abu dan bisa diperdebatkan.

Pilihan Redaksi Soal KPK vs Polri, Jokowi Respon Positif Masukan Wantimpres Tim 9 Diminta Sebut Orang yang Pengaruhi Jokowi JK: Presiden Masih Tunggu Penyelesaian Hukum Budi Gunawan

"Dalam beberapa hal soal BG (Budi Gunawan) bisa diperdebatkan, misal kedekatan dengan Mega dan lainnya, tapi soal hukum sudah jelas ini hitam dan ini putih," kata pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya kepada CNN Indonesia, Rabu (28/1) malam.

Jika kemudian Jokowi memaksakan diri tetap melantik Budi sebagai Kapolri, hal itu bisa menjadi jawaban yang membenarkan jika Presiden RI mendapatkan intervensi yang sangat kuat dari orang-orang disekitarnya.

"Semua orang sudah tahu, ada Bu Mega, Paloh (Surya Paloh). Jika tetap dilantik berarti ada intervensi yang tidak sehat. Tapi saya tidak bisa menilai karena Jokowi masih memilih menunda (pelantikan) BG," jelasnya.

Dalam politik intervensi atau bagi-bagi jatah kursi adalah hal yang biasa. Namun, Jokowi sebagai pemegang kendali mesti memberikan batasan yang jelas dalam menghindari intervensi yang berakhir pada transaksi.

"Kompromi tidak diharamkan, bagi-bagi kekuasaan pasti terjadi tapi perlu membuat batasan untuk tidak transaksional."


Rumor Pelantikan

Solusi untuk polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) belum juga didapatkan, namun telah santer beredar pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan akan dilaksanakan besok, Kamis (29/1).

Kepada CNN Indonesia, Politis PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengaku belum mendengar kepastian pelantikan Budi, meskipun sempat terdengar selentingan kebenaran pelantikan besok.

"Tidak dengar aku, tetapi ramai sih gosipnya," kata politikus PDIP Eva Kusuma Sundari kepada CNN Indonesia, Rabu (28/1) malam.

Namun, bila ternyata Budi dilantik esok, ada kemungkinan ia kemudian akan diberhentikan setelah dilantik. Pernyataan itu dikeluarkan oleh anggota Tim Independen Jimly Asshidiqqie.

Jimly mengungkapkan beberapa pilihan atas solusi penyelesaian masalah pencalonan Budi sebagai Kapolri. "Semua alternatif yang muncul di media itu ada. Pertama, (Budi) dilantik, lalu diberhentikan. Kedua, dilantik, lalu mengundurkan diri. Ya kan?" kata Jimly saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1).

Jimly menambahkan, "Atau, mengundurkan diri tanpa dilantik. Macam-macam. Ada juga tidak usah dilantik, namun langsung diproses pencalonan baru. Ya, banyak alternatif dengan kelebihan dan kekurangannya."

Sementara itu, pengamat Center for Strategic International and Studies (CSIS) Philips Vermonte menilai posisi Jokowi akan lebih mudah bila Budi mengundurkan diri. Dengan begitu, Jokowi tak perlu menggunakan dua kewenangannya terkait pencalonan Budi Gunawan.

Dua kewenangan Presiden tersebut menurut Philips adalah membatalkan pencalonan dan meminta Budi Gunawan untuk mundur.

"Bambang mengundurkan diri dengan alasan ingin jalani proses hukum secara fokus, seharusnya itu juga yang dilakukan Budi Gunawan," kata Philips kepada CNN Indonesia, Selasa (27/1) lalu. (pit/pit)