Jokowi Diminta Aktifkan Forum Komunikasi Antar Lembaga

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo dipandang perlu memaksimalkan forum komunikasi antar lembaga tinggi negara dalam menghadapi kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri saat ini. Forum komunikasi antar lembaga tinggi negara dipandang lebih efektif dibandingkan pembentukan tim independen yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo.

"Forum komunikasi antar lembaga tinggi negara lebih bermanfaat dibandingkan dengan masukan dari tim independen yang tidak memiliki surat keputusan presiden. Forum itu harus dihidupkan lagi, dulu semasa almarhum Pak Taufik Kiemas masih hidup forum tersebut terbukti efektif digunakan untuk menghadapi berbagai persoalan kan," ujar Direktur Pusat Kajian Konstitusi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, dalam acara diskusi PolcoMM Institute bertema "100 Hari Pemerintahan Jokowi JK Soal (KPK VS Polri) : Politis atau tidak?" di Jakarta, Jumat (30/1).

Menurut Bayu, selain memanfaatkan forum lembaga tinggi negara, Presiden Joko Widodo juga bisa meminta bantuan kepada Mahkamah Agung (MA) dalam usahanya untuk mengakhiri konflik antara KPK dan Polri saat ini.

Apalagi, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung telah disebutkan bahwa lembaga tersebut dapat dimintai pandangan terkait masalah hukum yang sedang menimpa lembaga negara lain oleh Presiden.

"Undang-undang itu menyebutkan Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan dalam aspek hukum, diminta ataupun tidak, kepada lembaga tinggi negara yang lain," jelas Bayu menambahkan.

Hingga saat ini, diketahui Presiden Joko Widodo memang belum membuka komunikasi antar lembaga tinggi negara dalam menghadapi konflik KPK dan Polri ini. Presiden justru memutuskan untuk meminta rekomendasi dari tim independen yang ia panggil ke Istana Negara Minggu (25/1) malam lalu. (Baca: Pramono Imbau Jokowi Minta Saran Pimpinan Lembaga Tinggi)

Konflik antara KPK dan Polri pun membawa kecemasan di tengah masyarakat. Konflik di antara dua lembaga penegak hukum itu dipandang dapat menghambat proses pemberantasan korupsi dan kejahatan yang sedang berlangsung di Indonesia. (meg)