Jakarta, CNN Indonesia -- Diplomasi ekonomi diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih digencarkan oleh para duta besar Republik Indonesia. Hal ini yang kerap dilakukan oleh para duta besar negara-negara maju yang ada di Jakarta.
Jokowi mengatakan, saat ini menjadi Gubernur DKI Jakarta, hampir semua duta besar negara sahabat menemuinya untuk membicarakan urusan ekonomi. Ini berlanjut saat ia menjadi Presiden RI.
"Hampir lebih 90 persen urusannya sama. Artinya, diplomasi ekonomi sekarang harus dikedepankan," kata Jokowi dalam pembukaan pidato acara Rapat Kerja Pimpinan Kementerian Luar Negeri di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (2/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, para dubes dari negara-negara maju tersebut punya penciuman tajam terkait urusan ekonomi. Misalnya saat ia tengah membahas angkutan massal di DKI Jakarta, ada duta besar yang datang dan menanyangkan akan membeli kereta api di mana. Duta besar itu lantas bertanya apakah negara mereka bisa mengikuti tender pengadaan kereta api atau tidak.
Ini merupakan salah satu tugas duta besar yakni mempromosikan produk dalam negeri di negara manapun mereka ditugaskan. Indonesia menurutnya punya banyak produk yang mampu menembus pasar internasional. Namun harus diakui produsen masih lemah di sisi indentifikasi produk.
Oleh sebab itu, Jokowi telah meminta kepada para dubes untuk pergi ke daerah-daerah di seluruh pelosok nusantara. "Agar para dubes mampu mengenali produk-produk yang ada di daerah dan mampu mempromosikannya," kata Jokowi.
Dari Pasar Tanah Abang saja, dalam sebulan lebih dari 2.000 kontainer diekspor. Produk yang dieskpor itu merupakan produk usaha kecil dari kampung atau desa. Terbukti produk tersebut bisa bersaing di pasar internasional selama difasilitasi untuk tujuan pasarnya.
Sementara itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, konsep diplomasi dalam menghadapi situasi ekonomi ke depan adalah diplomasi yang tidak berjarak. Menurutnya ini penting karena situasi ekonomi negara sudah membaik namun belum stabil.
Untuk menghadapi tantangan itu, imbuh Retno, seluruh diplomat tidak boleh menyerah. "Diplomat dididik untuk mencari solusi, loyal dan setia kepada pemerintah, bangsa, dan negara," kata dia.
Rapat Kerja Kementerian Luar Negeri ini dihadiri oleh 132 kepala perwakilan, dubes, dan konsulat jenderal. Selain itu, hadir pula Ketua DPR Setya Novanto, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator bidang Kebudayaan dan Pembangunan Manusia Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, dan para pejabat Kementerian Luar Negeri.
(sur/sur)