KY: Sarpin Bertindak Seperti Mahkamah Konstitusi

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurrahman Syahuri menilai hakim yang memimpin sidang praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan telah mengubah hukum acara yang tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ia pun menyebut Sarpin bertindak laiknya Mahkamah Konstitusi.

"Aturan praperadilan sebetulnya sudah ada  di KUHAP, tapi diubah oleh Sarpin. Dia seperti Mahkamah Konstitusi. Tindakan Sarpin adalah pelanggaran hukum acara dan melampaui kewenangan praperadilan," kata Taufiq di kantor KY, Jakarta, Selasa (24/2).

Pilihan Redaksi Hakim Sarpin Diperiksa KY, Fuad Amin Batal Gugat KPK PN Jakarta Selatan: Berkas Kasasi KPK Tak Bisa Dikirim ke MA KPK Siapkan Upaya Hukum setelah Kasasi Praperadilan Ditolak Pengamat: KPK Sudah Tepat Ajukan Kasasi daripada PK Tak Pakai Interpretasi Gramatikal, Sarpin Lampaui Kewenangan Mahkamah Agung Diminta Tindak Tegas Hakim Sarpin

Taufiq menuturkan, tim panel yang khusus dibentuk untuk menangani dugaan pelanggaran Sarpin akan menganalisa putusan praperadilan yang meloloskan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.

Sampai saat ini, Taufiq mengatakan putusan Sarpin belum dapat dikategorikan sebagai penemuan hukum ataupun sebuah pelanggaran etik. "Kalau tidak ditemukan pelanggaran etik, kami akan serahkan persoalan ini ke Mahkamah Agung," ucapnya.

Menanggapi mulai munculnya permohonan praperadilan atas penetapan tersangka oleh penegak hukum, Taufiq meminta lembaga-lembaga terkait untuk cepat bertindak. "Jangan sampai ketidakapastian ini berlaurt," katanya.

Taufiq juga mendeksak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempersulit kasasi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap putusan Sarpin. "Jangan dipersulit secara legal formal. Biarkan MA yang menilai. Kalau tidak akan terus-menerus seperti ini," tegasnya.

Saat dikonfirmasi soal hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Sarpin jika ia terbukti bersalah, Taufiq menyebut dua jenis sanksi. Sanksi terendah yang mungkin akan dijatuhkan adalah teguran tertulis, sementara pemberhentian dengan tidak hormat adalah hukuman terberat.

Taufiq menjelaskan, tim panel belum berencana memanggil Sarpin dalam waktu dekat. Namun jika keterangannya dibutuhkan, Sarpin akan diundang ke KY sebelum pengambilan keputusan.

Ia memperkirakan tim panel yang beranggotakan Ketua KY Suparman Marzuki, komisioner KY Ibrahim dan dirinya itu akan menyelesaikan perkara ini dalam waktu satu bulan. "Itu sudah cepat sekali karena SOP-nya 100 hari," ujar Taufiq. (obs)