Pengacara Budi: Perubahan Gugatan Praperadilan soal Teknis
Gilang Fauzi | CNN Indonesia
Rabu, 04 Feb 2015 07:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Materi gugatan praperadilan yang diajukan kuasa hukum Komisaris Jenderal Budi Gunawan atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diubah. Maqdir Ismail, pengacara Budi, membenarkan bahwa timnya melakukan perubahan tersebut.
"Jadi itu hanya perkembangan teknis saja. Tidak ada masalah apa-apa," kata Maqdir di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/1).
Perubahan tersebut yaitu menambahkan dasar hukum yang merujuk pada Pasal 80 KUHAP yang menyebut, salah satu tujuan kegiatan praperadilan adalah untuk menegakan keadilan dan kebenaran.
Maqdir tidak menampik penjelasan Pasal 77 KUHAP yang menyatakan, praperadilan dilakukan untuk menggugat proses penahanan dan penangkapan, bukan penetapan tersangka. Namun dia berkaca pada kasus PT Chevron Pacific Indonesia yang mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Artinya hukum itu hidup. Ada perluasan dari praperadilan," ujar Maqdir.
Saat itu, General Manager Sumatera Light South PT Chevron Pacific Indonesia, Bachtiar Abdul Fatah, dijadikan tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan korupsi bioremediasi oleh Kejaksaan Agung. Bachtiar lantas mengajukan gugatan praperadilan ke PN Selatan.
Hakim tunggal Suko Harsono memutuskan, penahanan dan penetapan tersangka terhadap Bachtiar tidak sah. Kejaksaan Agung lantas melaporkan Bachtiar ke Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Bachtiar dijatuhi hukuman disiplin karena melampaui kewenangan praperadilan.
Merujuk pada Pasal 77 KUHAP, penetapan tersangka memang bukan merupakan materi yang bisa digugat dalam sidang praperadilan. Pasal 77 KUHAP menyebutkan, praperadilan hanya berwenang memeriksa sah atau tidak penangkapan dan penahanan; sah atau tidak penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.
Maqdir tak ingin berandai-andai terkait penilaian hakim terhadap gugatan yang dia ajukan. Dia hanya berharap proses hukum segera berjalan dan menyerahkan sepenuhnya pada putusan hakim.
"Kemarin sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa KPK akan dipanggil pekan depan. Kita lihat saja nanti," ujarnya. (rdk)
"Jadi itu hanya perkembangan teknis saja. Tidak ada masalah apa-apa," kata Maqdir di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/1).
Perubahan tersebut yaitu menambahkan dasar hukum yang merujuk pada Pasal 80 KUHAP yang menyebut, salah satu tujuan kegiatan praperadilan adalah untuk menegakan keadilan dan kebenaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya hukum itu hidup. Ada perluasan dari praperadilan," ujar Maqdir.
Hakim tunggal Suko Harsono memutuskan, penahanan dan penetapan tersangka terhadap Bachtiar tidak sah. Kejaksaan Agung lantas melaporkan Bachtiar ke Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Bachtiar dijatuhi hukuman disiplin karena melampaui kewenangan praperadilan.
Merujuk pada Pasal 77 KUHAP, penetapan tersangka memang bukan merupakan materi yang bisa digugat dalam sidang praperadilan. Pasal 77 KUHAP menyebutkan, praperadilan hanya berwenang memeriksa sah atau tidak penangkapan dan penahanan; sah atau tidak penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.
Maqdir tak ingin berandai-andai terkait penilaian hakim terhadap gugatan yang dia ajukan. Dia hanya berharap proses hukum segera berjalan dan menyerahkan sepenuhnya pada putusan hakim.
"Kemarin sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa KPK akan dipanggil pekan depan. Kita lihat saja nanti," ujarnya. (rdk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK