Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan, Tentara Nasional Indonesia tidak terpengaruh oleh polemik yang terjadi antara dua lembaga penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.
"Cuma bilang, ditanya sama Presiden, TNI terpengaruh enggak? (Saya jawab) enggak. (Lalu Presiden jawab) Oh bagus," ujar Ryamizard menceritakan pembicaraannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2).
Ryamizard berpandangan, polemik antara kedua lembaga tersebut bukan menjadi urusan kementeriannya maupun TNI. "Biar urusan hukum. Jangan kita ikut-ikut ke sana," kata dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi tentara jangan terbawa-bawa masalah hukum, politik, dan lain-lain. Tidak boleh," ujar dia mengimbuhkan.
Sebagai seorang Jenderal Purnawirawan yang menjabat sebagai menteri, TNI seharusnya loyal kepada negara dengan presiden sebagai pimpinan tertinggi. "Makanya saya sampaikan, loyalitas TNI tegak lurus," ujar dia tegas.
Meski tengah ada gejolak politik yang terjadi seperti saat ini, Ryamizard menyatakan, posisi TNI harus tetap loyal kepada negara dan Presiden.
Tentara jangan terbawa-bawa masalah hukum, politik, dan lain-lain. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu |
"Tetap (loyal), kecuali bangsa dan negara ini terganggu, dia (TNI) bergerak. Kalau ada masalah hukum, ada hukum. Jangan ikut-ikut ya. Selesaikan secara hukum. Itu bener lho saya ngomong, enggak basa-basi," kata dia.
Ryamizard menuturkan, Presiden mengaku puas karena TNI sudah bersatu dan solid. "Jangan sampai solid itu dirusak. Tidak terpengaruh situasi politik sekarang," ujar dia. Ia mengatakan, Presiden juga akan memanggil Polri di waktu yang terpisah.
(meg/obs)