Usut Kasus Bambang, Ombudsman Temui Bareskrim Hari Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim investigasi lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) akan bertemu Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Irjen Budi Waseso esok Kamis (5/2). Pertemuan guna mengusut adanya dugaan cacat administrasi oleh Polri pada kasus kriminalisasi kepada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.

"Untuk mencari keterangan soal kasus Pak Bambang dan meminta dokumen. Dokumen yang paling banyak kan ada di Bareskrim," ujar Komisioner Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan Pengaduan Budi Santoso di kantornya, Jakarta, Rabu (4/2). Selain Budi Waseso, pertemuan tersebut juga akan meminta keterangan dari sejumlah pihak yang menangkap dan menyidik Bambang.

Pilihan Redaksi Akil Bantah Ada Transaksi Uang Dengan BW Jam Cinderella untuk Akil Tim Investigasi Ombudsman Temui Keluarga Bambang Widjojanto Presiden Jokowi Diminta Pulihkan Nama Baik Bambang Widjojanto

Hingga saat ini, tim investigasi sudah mengumpulkan sejumlah informasi dan data dari berbaggai pihak antara lain Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komnas HAM, dan keluarga Bambang. Salah satu informasi yang dibutuhkan yakni terkait penangkapan Bambang pada Jumat pagi (23/1). Saat itu, Bambang usai mengantar anaknya bernama Taki ke SD IT Nurul Fikri, Depok.

Data tersebut digunakan oleh tim investigasi untuk merumuskan rekomendasi dari pengaduan cacat adiministrasi oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri yang dilaporkan oleh Bambang dan tim kuasa hukumnya, Kamis (29/1). Tim kuasa hukum menilai adanya cacat administrasi dalam surat penangkapan dan penahanan.

Seorang tim kuasa hukum Uli Parulian Sihombing mengatakan dalam surat penahanan tidak dijelaskan secara detil sangkaan yang dikenakan Bambang. Padahal, pasal dan ayat menentukan sejauh mana keterlibatan Bambang dalam kasus kesaksian palsu yang ditujukan kepadanya.

Dalam surat penangkapan dan penahanan, Bambang ditengarai melanggar pasal 242 juncto 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP saat dirinya menjadi kuasa hukum perkara sengketa Pilkada Kotawaringin Barat mewakili pasangan calon Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto di Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2010 silam. (pit/obs)