Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI menandatangi kerjasama penanganan peredaran obat dan makanan ilegal dengan Pemprov DKI Jakarta. Kepala BPOM, Roy Sparringa, mengatakan Jakarta merupakan pusat peredaran obat dan makanan ilegal, hari Kamis (12/2) ini.
"Kalau Jakarta kita bereskan, sebagian besar masalah nasional juga terselesaikan," kata Roy di Balai Kota, Jakarta.
Roy mengatakan dengan adanya kerjasama antar dua institusi ini maka angka peredaran obat dan makanan ilegal di ibukota diharapkan dapat ditekan."Kami (BPPOM) punya kewenangan menarik izin, beliau (Pemprov DKI) juga punya kewenangan menertibkan. Kalau dua-duanya berjalan maka akan sangat kuat," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data dari BPOM, terjadi peningkatan temuan peredaran obat dan makanan ilegal di provinsi DKI Jakarta dari 184 temuan menjadi 253 temuan dan terjadi peningkatan jumlah perkara pidana dari 14 perkara menjadi 21 perkara pada 2014 lalu.
Sementara itu, peredaran makanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya pada 2014 juga meningkat dari 7,86 persen (2013) menjadi 15,06 persen. Bahan-bahan berbahaya ini antara lain formalin, boraks dan pewarna tekstil.
Ia menambahkan sesuai UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bagi pengedar makanan ilegal terancam hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 10 miliar. Sementara, produsen obat terancam hukuman pidana kurungan 15 tahun atau denda Rp 1,5 miliar.
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)mengaku tak heran bila daerah yang dipimpinnya menjadi pusat peredaran makanan dan obat ilegal. Dengan penduduk yang banyak dan perputaran uang sedemikian tinggi, menurutnya tidak aneh bila Jakarta disebut sebagai pusat barang ilegal.
Untuk itu, Ahok menyatakan pihaknya akan meminta lurah dan camat bertindak sebagai pengawas wilayah. Lurah dan camat wajib mengetahui peristiwa di daerahnya, termasuk memetakan pedagang obat serta makanan ilegal.
"Jakarta ini bukan cuma surga obat ilegal, narkoba, uang palsu juga surga karena memang peredaran uang semua di sini. Makanya kami harus keras. Lurah camat harus berfungsi mengelola wilayahnya," ucap Ahok.
(utd)