Komnas HAM Pertanyakan Peran Tedjo Atasi Polemik KPK-Polri

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempertanyakan peran Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno dalam konflik yang merundung KPK dan Polri. Menteri Tedjo dinilai Komnas HAM belum terlihat memberikan kontribusi nyata untuk meredakan ketegangan dua lembaga penegak hukum tersebut.

Komisioner Komnas HAM Nurcholis mengatakan, andil yang dibutuhkan dari pemerintah bukan hanya dari presiden. Kementerian, khususnya kementerian koordinator yang punya kaitan dengan penegakan hukum dan politik seharusnya ikut serta turun tangan melerai konflik.

Pilihan Redaksi Ancam Mundur, Staf KPK Disebut Menteri Tedjo Mirip Buruh Tedjo: Pencalonan Kapolri Tak Harus Melalui Seleksi Wanjakti Ada Rekaman CCTV, Satu Pelaku Teror ke KPK Teridentifikasi

"Kami catat ada komentar-komentar yang justru membuka ruang terjadinya ketegangan kembali. Misalnya isu teror. Kenapa menteri tidak menyatakan bahwa ini tugas negara untuk menghentikan teror," ujar Nurcholis saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta.

Sebagai pemegang mandat, kata Nurcholis, Tedjo seharusnya memberikan komentar yang dapat menjadi petunjuk bagi penyelesaian masalah. Tanpa peranan orang-orang di tingkat eksekutif, persoalan KPK-Polri tak bakal mudah diatasi.

"Ini menterinya jelas. Jelas-jelas seorang menteri. Media massa juga tahu itu," ujar Nurcholis.

Beberapa kali pernyataan mantan Kepala Staf Angkatan Laut itu justru menuai kecaman. Misalnya saat ia menyatakan bahwa para pendukung KPK adalah rakyat tidak jelas. Tedjo juga sempat mengeluarkan pernyataan bahwa pegawai dan staf KPK seperti buruh karena mengancam mogok jika seluruh pimpinan KPK dijadikan tersangka.

Pernyataan terbaru Tedjo adalah, ia menilai pelantikan Kapolri terlambat gara-gara sidang praperadilan. Pernyataan itu dinilai sangat bertolak belakang dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang menghendaki praperadilan sebagai penentu kepastian hukum Komisaris Jenderal Budi Gunawan. (sur/agk)